Aksi Rommy Tawarkan Kursi Ketum ke Mentan Amran, Dikritik Elit DPP PPP

MerahPutih.com - Aksi mantan Ketum PPP, M. Romahurmuziy (Rommy) yang menawarkan jabatan ketua umum kepada orang-orang dari luar PPP untuk Muktamar X mendatang dikritik internal DPP PPP.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Rusli Effendi mengingatkan kepada kader untuk menjaga muruah partai. Saat ini banyak calon dari internal PPP yang mumpuni dan pantas untuk menjadi ketua umum.

"Saya pastikan sebagai kader yang bergerak dari bawah, calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas, tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal," kata Rusli Effendi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/5).

Rusli mengemukakan, hal itu ketika merespons aksi Rommy yang membujuk sejumlah tokoh untuk maju sebagai Ketua Umum PPP. Dari beberapa tokoh itu, salah satunya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Baca juga:

PPP Bantah Calon Ketum Mentan Amran Titipan Haji Isam, Tetapi Saran Jokowi

Menurut Rommy, Amran memenuhi kriteria untuk memimpin PPP, baik dari sisi ketokohan maupun logistik.

Rommy menilai Amran memiliki etos kerja yang baik karena diyakini berhasil menakhodai Kementerian Pertanian pada era presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain itu, latar belakang Amran yang juga pengusaha dianggap dapat mendukung PPP maju, terutama dari sisi logistiknya. Terlepas dari usahanya membujuk Amran, Rommy menyebut Amran saat ini masih wait and see.

"Pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah," kata Rommy kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/5).

Aksi Rommy membujuk pihak luar menjadi ketua umum partai itu disebut tidak etis oleh Waketum PPP Rusli Effendi, seolah-olah ini merupakan barang dagangan.

Rusli menyebutkan PPP tetap terbuka manakala ada pihak luar yang ingin bergabung menjadi kader, tetapi ada mekanisme yang harus diikuti. Pihaknya menyambut baik kalau ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa.

"Ahlan wa sahlan. Akan tetapi, tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART. Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme," katanya.