Fadli Zon Kritik Ahok, Pendukung Jokowi Diminta Jangan 'Baper'

Merahputih.com - Pernyataan Ketua I DPP Arus Bawah Jokowi, Supriyanto, yang mempersoalkan statemen Fadli Zon terkait kapasitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina, mendapat reaksi keras dari koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma.

Menurut Lieus, semua orang berhak berbicara. Jangan mentang-mentang berada di pemerintahan, Gerindra tak bisa mengkritik Jokowi.

“Jangan baperanlah. Kebebasan berbicara itu hak demokrasi setiap orang. Apa hak Supriyanto melarang orang bicara,” kata Lieus kepada wartawan, Senin (25/11).

Baca Juga

Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan

Meski Partai Gerindra sudah dianggap sebagai partai koalisi pemerintah karena Ketua Umumnya, Prabowo Subianto menjabat menteri pertahanan dan salah seorang kadernya, Edhy Prabowo pun ditunjuk sebagai menteri kelautan dan perikanan, hal itu tidak berarti pemerintah atau pendukung pemerintah bisa membungkam suara kader dan simpatisan Partai Gerindra yang lainnya.

“Jangan larang-larang orang untuk berbicara dan menyuarakan kebenaran yang diketahuinya,” ujar Lieus.

Seperti diketahui, belum lama berselang Supriyanto menuding Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon telah menyerang pemerintah terkait pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Ia bahkan meminta Fadli Zon menghentikan 'kenyinyirannya' karena mempersoalkan kemampuan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tersebut. Entah dalam kapasitas apa, Supriyanto bahkan meminta Prabowo menertibkan Fadli Zon.

Terkait pernyataan Supriyanto itu, Lieus mengaku heran bagaimana mungkin suara demokrasi bisa dibungkam hanya karena ada kelompok pendukung pemerintah yang 'baperan' seperti Supriyanto.

“Demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai jaman dan kebutuhannya. Jadi janganlah orang dilarang-larang bersikap atau berbicara kritis hanya karena kita tak sependapat dengannya. Sikap pendukung Jokowi seperti Supriyanto itulah yang justru bisa menghambat iklim demokrasi yang saat ini sedang dibangun oleh pak Jokowi,” ujar Lieus lagi.

Baca Juga

Waspadai Upaya Menggagalkan Ahok sebagai Petinggi BUMN

Satu hal lagi, tambah Lieus, para pendukung presiden Jokowi harus ingat bahwa Prabowo dipilih jadi menteri bukan karena melamar atau meminta.

“Prabowo itu diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan karena ia memang memiliki kapasitas untuk jabatan itu. Jadi, jangan karena Prabowo diangkat jadi menteri dalam kabinet Jokowi, maka semua kader Gerindra atau pendukung pak Prabowo diminta untuk diam. Itu yang justru tidak etis,” tambah Lieus. (Knu)