Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan
Eddy Flo - Jumat, 15 November 2019
Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id
MerahPutih.Com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, jabatan bos BUMN untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mesti dikritisi. Pasalnya, ia mantan Gubernur DKI itu menjabat sebagai kader parpol PDIP.
Mardani pun menyinggung soal kepatutan.
Baca Juga:
Pengamat Energi Harap Ahok Bisa Selesaikan Sejumlah Masalah dan PR Besar di BUMN
"Komisaris atau direksi BUMN itu ada aturannya. Menurut saya, kalau aturan diikuti, monggo saja. Tapi Pak BTP setahu saya sudah menjadi anggota parpol. Jadi menurut saya, apakah patut anggota parpol (mengurus BUMN)?" ucap Mardani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/11).
Anggota DPR ini menilai, aturan mesti ditegakkan secara konsisten.
"Menurut saya, kalau berjuang, konsisten saja," kata dia.
Ia berharap, Ahok bisa memisahkan antara politik dengan peran profesional.
"Kalau mau jalur politik ya di jalur politik, jangan di jalur yang lain. Ini baik buat edukasi publik. Etika, etika. Moralitas, moralitas. Kepentingan, kepentingan," ucapnya.
Mardani Ali Sera mengaku tidak mempermasalahkan jika Ahok dipilih untuk mengisi salah satu pos penting di BUMN. Patut atau tidak anggota partai politik menjabat di BUMN, menurut dia, harus disesuaikan dengan aturan yang ada.
"Pertama, komisaris atau direksi BUMN ada aturannya. Menurut saya kalau aturan diikuti, monggo saja," ujarnya.
Dengan mengikuti aturan main yang ada, anggota Komisi II DPR ini menyebut hal itu dapat menghindarkan adanya conflict of interest.
Baca Juga:
Ketua Komisi VI DPR: Kebijakan Ahok Terkenal Efisien, Ini Penting untuk BUMN
"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," ucap Mardani.
Ahok sebelumnya mengaku ditawari Erick untuk bergabung ke salah satu BUMN. Dia diminta bekerja paling lambat Desember 2019 meski ketetapannya menunggu instruksi dari Erick Thohir.
"Saya tidak tahu, mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke Pak Menteri. Saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh