Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat energi dan pertambangan, Ferdy Hasiman mengapresiasi rencana masuknya mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai petinggi BUMN.
Ia menilai Ahok bisa membantu beban kerja pemerintah di sektor energi dengan mengisi posisi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero) yang masih kosong.
Baca Juga:
Ketua Komisi VI DPR: Kebijakan Ahok Terkenal Efisien, Ini Penting untuk BUMN
Di PLN misalnya, Dirut, Sripeni Inten Cahyani hanya sebagai Plt, menggantikan Sofyan Basir karena terindikasi kasus korupsi PLTU Riau.
"Di DKI-Jakarta, Ahok sudah biasa berhadapan dengan mafia mulai dari korporasi, birokrat nakal dan politisi yang memanipulasi APBD," kata Ferdy dalam keterangannya, Kamis (14/11).
Ferdy menambahkan, lebih tepat lagi jika Ahok menjadi Direktur Utama PLN, karena dia bersih, bernyali, memiliki integritas dan kemampuan mengolah keuangan.
"PLN itu memiliki masalah bawaan di keuangan dan hampir semua Dirut PLN selama ini mengakhiri jabatannya karena korupsi," kata dia.
Peneliti Alpha Resarch Database ini menambahkan, Ahok adalah figure tepat mengisi pos kosong di PLN.
Ahok sudah teruji melawan mafia APBD, mafia proyek dan korporasi selama memimpin DKI-Jakarta. Ahok juga sudah teruji mengolah birokrasi, memiliki perhitungan-perhitungan sangat tepat dalam menentukan sebuah proyek.
Ahok diharapkan mampu membantu pemerintah Jokowi di PLN, karena pemerintah Jokowi memiliki target ambisius dengan program listrik 35.000 MW yang sampai saat ini baru mencapai 25 persen.
" Di PLN, Ahok akan berhadapan dengan korporasi-korporasi skala besar global-lokal, seperti Pertamina, Sojitz Corporation (Jepang) di PLTG Jawa (1760 MW) dan investasi sebesar 1,8 miliar dollar," kata dia.
Sementara, Ahok juga bisa membantu pemerintah Jokowi menjadi Dirut Pertamina. Sumber defisit terbesar pemerintah Jokowi selama periode pertama disumbangkan dari sektor energi. Alasannya sangat jelas.
Baca Juga:
Untuk Liquified Natural Gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja, Indonesia harus mengimpor sebesar 70 persen dari kebutuhan LPG nasional dari Timur Tengah.
"Sangatlah bagus jika Ahok membantu pemerintah Jokowi di Pertamina. Pertamina juga harus menyelesaikan pembangunan kilang-kilang migas yang sudah ada programnya sejak tahun 2014, namun belum bisa dijalankan sampai sekarang, karena ketiadaan mitra bisnis. Risikonya, kita terus tertekan karena impor migas tinggi," pungkas Ferdy.(Knu)
Baca Juga:
Ahok Jadi Bos BUMN, Waketum Gerindra Bilang Lebih Susah Urus Warteg
