Ahok Jadi Bos BUMN, Waketum Gerindra Bilang Lebih Susah Urus Warteg

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 14 November 2019
Ahok Jadi Bos BUMN, Waketum Gerindra Bilang Lebih Susah Urus Warteg

Basuki Tjahja Purnama. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Arief Poyuono menegaskan tidak perlu kemampuan luar biasa untuk menjadi bos perusahaan plat merah alias Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Gampang kok jadi dirut BUMN, enggak susah-susah amat," kata Arief, dalam keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/11).

Baca Juga

Hanya Orang yang tidak Waras Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

Pernyataan Arief itu menanggapi kabar penunjukan eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengurusi salah satu BUMN kelas A. Menurut dia, faktor utama mudahnya mengelola BUMN karena setiap perusahaan plat merah secara tidak langsung memiliki hak monopoli di Indonesia.

Bahkan, Arief menyatakan lebih susah mengelola warung makan ketimbang menjadi bos BUMN di Indonesia. Dia pun mencontohkan PLN dan Pertamina yang produknya pasti laku karena sifatnya memonopoli.

"Enggak ada saingannya di Indonesia," kata Arief. "Enggak banyak kompetitornya kaya usaha warteg dan restoran Padang."

Politisi Gerindra Arief Poyuono akui partainya minta jatah tiga menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono (Foto: Antaranews)

Baca Juga

Habis Temui Erick Thohir, Ahok Akui Dapat Slot Jabatan di BUMN

Terkait berhasil atau tidaknya Ahok nanti, Arief berdalih biar waktu yang membuktikannya. Namun, Arief mengingatkan Ahok untuk harus siap melawan para mafia pemburu rente jika nanti ditempatkan di PLN atau Pertamina.

"Untuk itu, Ahok harus didampingi jajaran direksi yang memang mengerti segala permainan mafia rente di kedua BUMN itu," tutup petinggi Gerindra itu.

Untuk diketahui, Ahok dikabarkan akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Dua sumber di lingkup Kementerian BUMN membenarkan soal rencana pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Namun, Presiden Jokowi mengatakan Ahok bisa menjadi komisaris atau direktur. Berdasarkan informasi di Kementerian BUMN tadi menuturkan bahwa Presiden Jokowi yang mengusulkan nama Ahok kepada Menteri Erick Thohir. (Knu)

Baca Juga

Politikus PDIP Beberkan 4 Alasan Ahok Pantas Jadi Bos BUMN

#BUMN #Basuki Tjahaja Purnama #Arief Poyuono
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan