Hanya Orang yang tidak Waras Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 14 November 2019
Hanya Orang yang tidak Waras Menolak Ahok Jadi Bos BUMN

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta (MP//Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diprediksi bakal berjalan mulus.

Kontroversi dan pertentangan yang mungkin bakal dilakukan sekelompok orang anti Ahok sepertinya sia-sia belaka. Karena, jika ada yang melakukan protes terhadap Ahok, maka perlu ditelusuri apa motif dari gerakan tersebut.

Baca Juga:

Pengantin Bom Polrestabes Medan Pernah Bikin Parodi Jokowi-Ahok di YouTube

"Jadi saya kira hanya orang yang tidak waras dan mempunyai sentimen negatif saja yang menolak Ahok,"kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (14/11).

Wempy melanjutkan, kemunculan dan kiprah Ahok mendatang tidak boleh lagi ada protes yang tidak konstruktif.

"Apalagi jabatan tersebut sangat membutuhkan orang yang mempunyai kapasitas dan integritas tingkat tinggi sekelas Ahok," imbuh Direktur Indo Polling Network itu.

Ahok alias BTP saat berada di Gedung DPRD DKI Jakarta
Mantan Gubernur DKI Jakarta BTP alias Ahok saat berada di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Wempy berpandangan, sosok Ahok memang dibutuhkan untuk membantu membesarkan BUMN Indonesia. Sebab Ahok punya rekam jejak yang bagus dalam mengelola pemerintahan. "Integritas dan rekam jejak yang bagus membuat dia menjadi primadona saat ini," tegas dia.

Baca Juga

Politikus PDIP Beberkan 4 Alasan Ahok Pantas Jadi Bos BUMN

Menurut Wempy, indikasi bahwa ada bagi-bagi jabatan dalam penunjukkan Ahok juga sulit dibuktikan. Dia beralasan Ahok bukan mengemis jabatan, tetapi negara memang membutuhkan sosok seperti dia untuk membuat BUMN maju.

"Bangsa ini butuh kerjasama dari semua pihak aAangsa lainnya," tutup Wempy.

Isu yang beredar, Ahok dikabarkan bakal mengisi posisi penting di Pertamina sebagai komisaris utama. Ahok telah diundang menemui Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia," ujar Ahok, usai pertemuan dengan Menteri BUMN kemarin. (Knu)

Baca Juga:

Habis Temui Erick Thohir, Ahok Akui Dapat Slot Jabatan di BUMN

#Basuki Tjahaja Purnama #BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan