Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap langkah Danantara dalam mengungkap dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud di PT Pos Indonesia yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut Gus Rivqy, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar semakin transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik penyimpangan. Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus diusut secara menyeluruh melalui mekanisme hukum yang berlaku.
"Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama, maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7).
Baca juga:
Dirut PT Pos Indonesia Mudur Dalam Waktu 3 Bulan, Pembenahan BUMN Harus Menyeluruh
Audit Investigatif Masih Berjalan
Dugaan tersebut mencuat dalam proses asesmen yang dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia. Hasil asesmen itu kini masih ditindaklanjuti melalui audit investigatif bersama aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan alat bukti yang memadai.
Gus Rivqy menilai proses tersebut harus berjalan secara objektif dan transparan sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pijakan dalam memperbaiki tata kelola perusahaan.
PT Pos Indonesia Dinilai Memiliki Peran Strategis
Menurutnya, PT Pos Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional. Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok daerah, perusahaan berperan penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku UMKM dan ekonomi digital.
Namun, besarnya aset dan luasnya jaringan operasional harus diimbangi dengan tata kelola perusahaan yang profesional dan modern. Ia mengingatkan, lemahnya tata kelola justru berpotensi menghambat optimalisasi peran PT Pos Indonesia sebagai perusahaan logistik nasional.
"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan ini kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat," tegas Gus Rivqy.
Baca juga:
Danantara Carai Pengganti Dirut PT Pos Indonesia di Tengah Restrukturisasi
Momentum Reformasi dan Perbaikan Sistem
Gus Rivqy menambahkan, audit investigatif tidak hanya bertujuan mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi juga harus menjadi momentum reformasi kelembagaan serta pembenahan sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.
Proses hukum harus dihormati, namun yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita,
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim.
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, lanjut Rivqy, akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola perusahaan-perusahaan pelat merah agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing nasional.
"Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia," tutupnya. (Pon)
