Headline

Ketua Komisi VI DPR: Kebijakan Ahok Terkenal Efisien, Ini Penting untuk BUMN

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 14 November 2019
  Ketua Komisi VI DPR: Kebijakan Ahok Terkenal Efisien, Ini Penting untuk BUMN

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi perbincangan publik. Belakangan ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan mendapat tawaran untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Komisi yang mengurusi BUMN di DPR buka suara perihal kabar tersebut. Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza mengapresiasi kabar Ahok yang disebut bakal memimpin perusahaan plat merah di Indonesia.

Baca Juga:

PDIP Rela Lepas Ahok

"Saya baru membaca melalui media. Tapi sebagai figur, Pak Ahok sangat terkenal dengan kebijakan-kebijakan yang efisien dan efektif," kata Faisol kepada wartawan, Kamis, (14/11).

Ahok dipercaya pegang posisi penting di BUMN
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor DPD PDIP Bali (Foto: antaranews)

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai sosok seperti Ahok memang dibutuhkan untuk memimpin perusahaan plat merah.

"Profil seperti ini penting untuk BUMN yang selama ini dikenal inefisien . Tapi tentu tidak cukup kalau hanya itu satu-satunya profil yang dimiliki," ujarnya.

Meski demikian, Faisol enggan memberikan tanggapannya soal posisi yang pas untuk Ahok dalam menjabat sebagai bos di BUMN.

Baca Juga:

Ahok Jadi Bos BUMN, Waketum Gerindra Bilang Lebih Susah Urus Warteg

"Saya belum bisa komentar lebih jauh karena belum mengetahui betul apakah sudah ditunjuk atau belum (Ahok). Jadi biarkan saja dulu kita lihat seperti apa," kata eks pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Sebelumnya, diberitakan Ahok terlihat berkunjung ke Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok mengaku diminta memimpin salah satu BUMN, meski belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan.(Pon)

Baca Juga:

Ahok Bakal Pimpin BUMN, Jokowi: Masih Proses

#Basuki Tjahaja Purnama #BUMN #Komisi VI DPR #Anggota DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan gaji guru setara dengan anggota DPR. Simak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Usulkan Gaji Guru Setara Anggota DPR
Indonesia
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Tindakan Bupati Mirwan MS tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab seorang kepala daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan
Berita Foto
Aksi Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Mengadu ke Komisi VI DPR bahas Impor Baju Bekas
Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) WR Rahasdikin saat beraudiensi dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Aksi Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Mengadu ke Komisi VI DPR bahas Impor Baju Bekas
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
Thrifting Disebut Ancam Industri, DPR Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal
Komisi VI DPR RI dukung pemerintah hentikan thrifting dan menggantinya dengan produk lokal demi perkuat industri nasional dan buka peluang ekspor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Thrifting Disebut Ancam Industri, DPR Minta Pemerintah Perkuat Produk Lokal
Indonesia
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Judicial review yang dilakukan mahasiswa merupakan dinamika yang terus dibangun dalam demokrasi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Indonesia
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Bila wakil rakyat tersebut tidak bekerja sesuai harapan, mereka bisa tidak memilih anggota dewan itu lagi di pemilu selanjutnya.
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik
Indonesia
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Hingga 31 Oktober 2025, peningkatan kinerja operasional Pertamina terukur jelas dengan tren positif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Penyelamatan Garuda, dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
Bagikan