Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Dewan Pembina Gerindra Fadli Zon menilai, rencana pemerintah menerapkan kebijakan “New Normal”, sangat berbahaya. Menurut Fadli, pemerintah seharusnya percaya pada sains serta menggunakan data yang akurat dan proporsional.
"Bukan berpijak di atas harapan, apalagi atas dasar kepentingan sekelompok orang," ucap Fadli dalam keteranganya, Kamis (4/6).
Baca Juga
PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka
Fadli Zon menilai kebijakan new normal mencemaskan karena secara epidemiologis Indonesia masih berada dalam zona merah pandemi COVID-19.
"Belum terlihat tanda-tanda 'kenormalan', yang terlihat justru ketidakjelasan seperti berjalan di tengah kegelapan," kata Fadli Zon.
Menurut Fadli Zon, Indonesia saat ini masih berada di urutan ke-19 di dunia dalam hal penambahan kasus baru Corona. Merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO), mantan wakil Ketua DPR itu menyebutkan, angka penularan virus Corona di Indonesia masih 2,5.
"Tingkat penularan ini masih tergolong tinggi," ucap anggota Komisi Luar Negeri DPR ini.
Fadli memaparkan alasan wacana dan kebijakan New Normal dianggap buruk. "Pertama, otorisasi dan organisasi pengambilan keputusannya kacau. Pandemi ini oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional, di mana strategi yg dipilih untuk mengatasinya adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” kata Fadli.
Menurut Fadli, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020, penetapan PSBB ini kewenangannya dipegang Kementerian Kesehatan. Namun, otorisasi New Normal, yang dalam praktiknya bisa disebut sebagai bentuk pelonggaran terhadap PSBB, dipegang oleh Gugus Tugas.
“Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas. Hasilnya sudah bisa kita lihat. Dari 102 wilayah yang diperbolehkan New Normal oleh Gugus Tugas, misalnya, tak ada satupun kota di Jawa yg masuk rekomendasi, kecuali Tegal,” jelasnya.
Ia memaparkan data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Disebut, dua minggu terakhir tingkat penularan Covid-19 di DKI Jakarta memang turun.
Pada 31 Mei lalu, angkanya berkisar antara 0,89 hingga 1,22. Namu masalahnya, tren penurunan penting dihubungkan dengan dibukanya keran mudik alias pulang kampung oleh pemerintah menjelang lebaran kemarin.
Fadli lantas memaparkan data dari PT JASAMARGA. Tercatat ada 465.582 kendaraan keluar dari Jakarta dalam rentang waktu H-7 hingga H-1 sebelum lebaran kemarin. Dari jumlah tersebut, menurut Polda Metro Jaya hanya sekitar 25 ribu kendaraan yang bisa dihalau untuk putar balik.
“Artinya, secara de facto terjadi arus mudik pada lebaran kemarin. Sehingga, tren penurunan kasus baru dan tingkat penularan Covid-19 di DKI belum menggambarkan kondisi normal yang sesungguhnya,” katanya.
Untuk menghadapi pandemi, pemerintah seharusnya percaya pada sains serta menggunakan data yang akurat serta proporsional. Sehingga, keputusan mengenainya juga seharusnya berpijak di atas data-data ilmiah
“Jangan sampai kebijakan ini hanya uji coba trial and error yang menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Fadli, sangat disayangkan kalau proses perumusan kebijakan publik oleh pemerintah masih bertumpu pada keajaiban daripada kalkulasi saintifik.
Presiden Jokowi mulai mempersiapkan berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah COVID-19.
Baca Juga
KPK Soroti Kinerja Penerimaan Pajak dan Pengelolaan Aset DKI Jakarta
Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota. Mereka akan menjaga tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat pariwisata. (Knu)
