Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 07 Juni 2022
Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Menteri BUMN Erick Thohir (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja, Selasa, (7/6) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat, Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2023 sebesar Rp 79,7 miliar atau menjadi Rp 311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 232 miliar.

Baca Juga:

OJK Didesak Investigasi Kredit Bank BUMN ke Usaha Tambang Batu Bara

Dia menyebut pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian BUMN menjadi yang terkecil dibandingkan seluruh kementerian.

Meski begitu, Erick menegaskan Kementerian BUMN tetap bekerja secara efisien dan kalkulatif.

"Jika tidak keberatan, kami menginginkan bisa tetap dijaga di angka Rp 300-an miliar, tidak terus menerus menurun seperti hari ini yang Rp 194 miliar. Apalagi kalau melihat amanah yang diberikan Komisi VI DPR RI yang mana kami terus bisa memastikan pembukaan lapangan kerja, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan terus juga menjaga proyek strategis nasional," jelas Erick, Selasa, (7/6) dikutip dari Antara.

Menurutnya, apabila dibandingkan dengan total aset yang dikelola oleh BUMN mencapai Rp 8.998 triliun, maka pagu itu sangat kecil mengingat beban yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah.

Baca Juga:

Arya Sinulingga Beberkan Alasan BUMN Absen Jadi Sponsor Formula E

Erick juga mengemukakan tentang total laba bersih perusahaan pelat merah di Indonesia yang mencapai Rp 126 triliun sepanjang tahun 2021.

"Total pendapatan BUMN Rp 1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," ujarnya.

Menteri Erick mengatakan, perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan melalui program transformasi juga berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara.

Ia menuturkan total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp 371 triliun. Menteri Erick optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti.

"Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp 13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR RI, laba untuk 2021 sebesar Rp 126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa," kata Erick. (*)

Baca Juga:

Erick Thohir Beri Alasan BUMN Tidak Menjadi Sponsor Formula E

#Erick Thohir #BUMN #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Transformasi Polri sudah mulai terlihat dari adanya istilah Promoter serta Presisi.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali
Olahraga
Menuju SEA Games Thailand 2025: Indonesia Hadapi Tantangan Anggaran dan Potensi Kehilangan Medali Emas
NOC Indonesia bersama Kemenpora menggelar rapat kordinasi membahas langkah strategis menghadapi tiga multi-event internasional di 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
Menuju SEA Games Thailand 2025: Indonesia Hadapi Tantangan Anggaran dan Potensi Kehilangan Medali Emas
Indonesia
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Meski penggunaan patwal atau sirene dan strobo hanya dibolehkan bagi pimpinan lembaga negara, dia meminta agar Polri tetap memperketat penggunaannya.
Frengky Aruan - Senin, 22 September 2025
Komisi III DPR: Hentikan Patwal bagi yang Tidak Layak Termasuk Artis
Indonesia
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan menyarankan BGN membuka kanal pengaduan publik
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Singgung 5.626 Kasus Keracunan MBG, Desak Pemerintah Alihkan Wewenang ke Sekolah
Indonesia
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Sandi menyarankan Kementerian Kesehatan, BGN, dan BPJPH, untuk segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan menggantinya dengan produk yang terjamin kehalalannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
DPR Minta Audit Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis Usai Temuan Food Tray Non Halal
Indonesia
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Kesepakatan antara Pertamina dan SPBU swasta mencakup empat hal
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Nurdin Halid Sebut Kebijakan Impor BBM Pertamina Selaras Semangat Ekonomi Pancasila, Bukan Monopoli
Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Sekadar informasi, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan kendaraan pejabat negara.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Pembatasan Sirene dan Strobo Harus Dibarengi Sikap Santun Petugas Pengawalan
Indonesia
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Masifnya gerakan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" yang ramai di masyarakat mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Gerakan ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Legislator Golkar: Sering Diikuti Manuver Berbahaya, Sirene dan Strobo Cukup untuk Presiden dan Tamu Negara
Indonesia
Setuju Menpora Erick Thohir Rangkap Ketum PSSI, Ini Syarat Komisi X DPR
"Saat ini tidak ada statuta baik dari PSSI maupun FIFA yang menyatakan harus mundur," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Setuju Menpora Erick Thohir Rangkap Ketum PSSI, Ini Syarat Komisi X DPR
Bagikan