Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 07 Juni 2022
Erick Thohir Minta Anggaran BUMN 2023 Ditambah Rp 79,7 M

Menteri BUMN Erick Thohir (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja, Selasa, (7/6) di Gedung DPR RI.

Dalam rapat, Erick mengajukan penambahan anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2023 sebesar Rp 79,7 miliar atau menjadi Rp 311 miliar dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 232 miliar.

Baca Juga:

OJK Didesak Investigasi Kredit Bank BUMN ke Usaha Tambang Batu Bara

Dia menyebut pagu indikatif yang diberikan kepada Kementerian BUMN menjadi yang terkecil dibandingkan seluruh kementerian.

Meski begitu, Erick menegaskan Kementerian BUMN tetap bekerja secara efisien dan kalkulatif.

"Jika tidak keberatan, kami menginginkan bisa tetap dijaga di angka Rp 300-an miliar, tidak terus menerus menurun seperti hari ini yang Rp 194 miliar. Apalagi kalau melihat amanah yang diberikan Komisi VI DPR RI yang mana kami terus bisa memastikan pembukaan lapangan kerja, melakukan pendampingan kepada UMKM, dan terus juga menjaga proyek strategis nasional," jelas Erick, Selasa, (7/6) dikutip dari Antara.

Menurutnya, apabila dibandingkan dengan total aset yang dikelola oleh BUMN mencapai Rp 8.998 triliun, maka pagu itu sangat kecil mengingat beban yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah.

Baca Juga:

Arya Sinulingga Beberkan Alasan BUMN Absen Jadi Sponsor Formula E

Erick juga mengemukakan tentang total laba bersih perusahaan pelat merah di Indonesia yang mencapai Rp 126 triliun sepanjang tahun 2021.

"Total pendapatan BUMN Rp 1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN," ujarnya.

Menteri Erick mengatakan, perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan melalui program transformasi juga berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara.

Ia menuturkan total pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp 371 triliun. Menteri Erick optimistis setoran dividen akan kembali normal setelah pandemi nanti.

"Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yang tadinya Rp 13 triliun sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI DPR RI, laba untuk 2021 sebesar Rp 126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa," kata Erick. (*)

Baca Juga:

Erick Thohir Beri Alasan BUMN Tidak Menjadi Sponsor Formula E

#Erick Thohir #BUMN #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 31 menit lalu
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Bagikan