Andika Pratama
MerahPutih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir melakukan potong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan ketentuan jangka waktu maksimal enam bulan.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Baca Juga
DPD RI Minta Menaker Batalkan Aturan Pemotongan Jam Kerja Dan Gaji Buruh
Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Solo, Wahyu Rahadi menyebut kebijakan tersebut menunjukan jika pemerintah lebih memanjakan pemilik modal tanpa melihat kebutuhan para pekerja.
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif, bahkan berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan buruh.
"Kami menyayangkan Menaker (Ida) merestui eksportir pemotongan gaji buruh hingga 25 persen tersebut," kata Wahyu, Senin (20/3).
Baca Juga
Buruh Minta PT KCN Kembali Beroperasi, Pj DKI: Penuhi Syarat Dulu
Dia juga merasa khawatir kebijakan tersebut akan disalahgunakan perusahaan nakal dengan dalih kena dampak resesi global.
"Pemerintah ini terlalu memanjakan pengusaha dan pemilik modal. Jangan sampai justru ini memicu masalah dikemudian hari, karena itu kami akan ikut mengontrol apabila ditemukan penyalahgunaan dari aturan ini," kata dia.
Dia mengatakan sejauh ini aturan tersebut belum jadi permasalahan di kalangan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh. Namun demikian, pengawasan perlu dilakukan.
"Ini ditakutkan juga bikin iri perusahaan padat karya yang tidak berorientasi pada ekspor. Kami minta kebijakan tersebut dikaji ulang," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah).
Baca Juga
Partai Buruh Demo Tolak Perppu Cipta Kerja di Istana Sebelum Rakernas
