Ekonomi Masyarakat Tertekan, DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga dan Salurkan Bansos

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 27 Maret 2025
Ekonomi Masyarakat Tertekan, DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga dan Salurkan Bansos

Ketua DPR Puan Maharani (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok memadai dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.

Puan Maharani menekankan bahwa operasi pasar harus diintensifkan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar dengan harga murah harus diperluas ke seluruh wilayah, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan.

Baca juga:

Puan Desak Gencarkan Operasi Pasar dan Tindak Penimpun, Warga Harus Punya Daya Beli Jelang Idul Fitri

"Pastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (27/3).

Di sisi lain, Puan Maharani menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, bahkan bagi kelompok menengah. Hal ini tercermin dari penurunan daya beli masyarakat menjelang Lebaran, serta penurunan jumlah pemudik.

Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, menurun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

Baca juga:

Soal Maraknya Demo Tolak UU TNI Baru, Ketua DPR Imbau Tahan Diri

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memprediksi perputaran uang selama libur Idul Fitri 2025 hanya sekitar Rp 137.975 triliun, menurun dari Rp 157,3 triliun pada Idul Fitri 2024.

Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan Maharani mendesak agar bantuan sosial dari pemerintah segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Pemerintah menargetkan penyaluran dua bantuan sosial sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

#DPR RI #Puan Maharani #Sembako
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Parlemen masih membuka ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terhadap substansi regulasi tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
RUU Perampasan Aset masih Dibahas, DPR Serap Masukan Eks Pemimpin KPK
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
DPR akhirnya mengesahkan UU Reforma Agraria. Ada sejumlah poin yang diatur dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
DPR Akhirnya Sahkan UU Reforma Agraria, ini Poin-poin yang Diatur
Dunia
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi keamanan yang terus berkembang di kawasan tersebut.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Tengah Konflik Houthi-Saudi
Indonesia
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Draf RUU Migas mengatur BUK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Waka Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial Revisi UU Migas
Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Bagikan