Ekonomi Masyarakat Tertekan, DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga dan Salurkan Bansos
Ketua DPR Puan Maharani (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok memadai dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.
Puan Maharani menekankan bahwa operasi pasar harus diintensifkan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar dengan harga murah harus diperluas ke seluruh wilayah, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan.
Baca juga:
"Pastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (27/3).
Di sisi lain, Puan Maharani menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, bahkan bagi kelompok menengah. Hal ini tercermin dari penurunan daya beli masyarakat menjelang Lebaran, serta penurunan jumlah pemudik.
Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, menurun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
Baca juga:
Soal Maraknya Demo Tolak UU TNI Baru, Ketua DPR Imbau Tahan Diri
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memprediksi perputaran uang selama libur Idul Fitri 2025 hanya sekitar Rp 137.975 triliun, menurun dari Rp 157,3 triliun pada Idul Fitri 2024.
Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan Maharani mendesak agar bantuan sosial dari pemerintah segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Pemerintah menargetkan penyaluran dua bantuan sosial sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Angkutan Perkebunan KAI Tembus 521.698 Ton, Topang Kebutuhan Jelang Natal dan Tahun
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Cek Harga Sembako di Pasar Solo, Mendag Temukan Harga Cabai Naik
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara