Ekonomi Masyarakat Tertekan, DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga dan Salurkan Bansos
Ketua DPR Puan Maharani (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok memadai dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.
Puan Maharani menekankan bahwa operasi pasar harus diintensifkan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar dengan harga murah harus diperluas ke seluruh wilayah, terutama di daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan.
Baca juga:
"Pastikan masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Operasi pasar bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (27/3).
Di sisi lain, Puan Maharani menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit, bahkan bagi kelompok menengah. Hal ini tercermin dari penurunan daya beli masyarakat menjelang Lebaran, serta penurunan jumlah pemudik.
Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, menurun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
Baca juga:
Soal Maraknya Demo Tolak UU TNI Baru, Ketua DPR Imbau Tahan Diri
Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memprediksi perputaran uang selama libur Idul Fitri 2025 hanya sekitar Rp 137.975 triliun, menurun dari Rp 157,3 triliun pada Idul Fitri 2024.
Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan Maharani mendesak agar bantuan sosial dari pemerintah segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Pemerintah menargetkan penyaluran dua bantuan sosial sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yaitu Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok