Eddy Hiariej: Kewenangan MK hanya Sebatas Hasil Perhitungan Suara

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 04 April 2024
Eddy Hiariej: Kewenangan MK hanya Sebatas Hasil Perhitungan Suara

Eddy Hiariej sebut paslon 02 sah menurut undang-undang. (Foto: YouTube/Mahkamah Konstitusi RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum kubu Prabowo-Gibran pada lanjutan sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi RI, Eddy Hiariej, mengatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbatas pada hasil perhitungan suara saja.

Menurut Eddy, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan juncto 74-75, apa yang diselisihkan antara kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03, bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya, kuasa hukum paslon 01 dan 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar asas Yuridikitas, yang berarti Mahkamah tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," kata Eddy dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Kamis (4/4).

Baca juga:

Alasan Mahfud MD Enggan Berkomentar Soal Sidang PHPU

Menanggapi dalil kuasa hukum paslon 01 dan 03 terkait keabsahan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ia memberikan empat catatan.

"Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan kewenangan MK. Ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang keberatan harus mengajukan gugatan ke PTUN," papar Eddy.

Ia berpendapat, bila gugatan ke PTUN tidak diajukan, maka pasangan 01 dan 03 sejatinya telah melepaskan haknya untuk menggugat keabsahan pasangan calon 02.

"Kedua, secara de facto pada masa kampanye, hal ini tidak pernah dipersoalkan, artinya ada pengakuan secara diam-diam," lanjutnya.

Baca juga:

Ahli Prabowo-Gibran Sebut MK Tak Punya Wewenang Usut Kecurangan TSM

"Ketiga masalah terkait batas usia. Menurut kami KPU hanya melaksanakan putusan MK, sehingga masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tapi kepada Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Terakhir, putusan MK dalam perkara a quo yang saat itu berlaku, memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Sehingga, menurut Eddy, paslon Prabowo-Gibran sejatinya tidak perlu diperdebatkan lagi keabsahannya.

"Dengan demikian, dalil terkait keabsahan paslon Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka, ini sudah closed the case," tutup Eddy. (waf)

#MK #Mahkamah Konstitusi #Pilpres 2024 #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Andrew Francois

I write everything about cars, bikes, MotoGP, Formula 1, tech, games, and lifestyle.

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
2 Mahasiswa Gugat Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK
Keduanya merupakan putra dari advokat yang juga Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Boyamin Saiman.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
2 Mahasiswa Gugat Larangan Rangkap Jabatan Menteri ke MK
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda mengatakan, bahwa anggota polisi yang duduk di jabatan sipil tak perlu ditarik.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Secara teknis, memberikan hak PAW kepada konstituen sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
Indonesia
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Indonesia
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Iwakum menilai kesaksian pemerintah di MK memperlihatkan kelemahan Pasal 8 UU Pers. Wartawan tidak mendapatkan perlindungan hukum pasti.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
Bagikan