Dukung Pemindahan Ibu Kota, Ketua DPR: Harus ada yang Diperhatikan
suasan Jakarta. Foto: Net
MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota negara dengan mengingatkan banyak aspek penting.
Secara spesifik, Bamsoet panggilan akrabnya menyebut, hal terpenting atas rencana tersebut adalah tidak menimbulkan konflik antara warga yang sudah lama bermukim dengan pendatang baru.
“Masalah gesekan sosial seperti inilah yang sangat patut diwaspadai. Berbeda dengan masalah geologi, ekonomi, maupun pembangunan, masalah sosial adalah hal yang sangat fundamental untuk diwaspadai,” ujar Bamsoet, Rabu (8/6).
Bambang memaparkan bahwa pemindahan Ibu Kota sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Maka dari itu, sosialisasi dengan pendekatan kebudayaan sangan penting dilakukan.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan mendukung rencana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Hanya saja, Bamsoet meminta pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan kajian matang.
“Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil untuk dilakukan, dengan catatan dilakukan melalui persiapan dan kajian yang matang. Terutama agar tidak membebani struktur APBN,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga: Rapat Paripurna DPR ke-16 Cuma Dihadiri 281 Orang
Bagikan
Berita Terkait
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan