Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni menilai tindakan diskriminasi dan kekerasan apapun alasannya terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur tidak bisa dibenarkan karena bentuk pelanggaran HAM.
“Atas dasar kemanusiaan, dugaan tindakan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China harus dihentikan,” kata Farouk, Kamis (27/12).
Memang, lanjut dia, Pemerintah China menyangkal melakuan tindakan diskriminatif yang melanggar HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur. Sebab fasilitas yang dituding sebagai kamp tahanan tersebut hanya sebagai gedung pendidikan vokasi.
Untuk itu, Indonesia harus bersikap tegas dan lebih berperan aktif dalam membantu Muslim Uighur di China. Alasannya pertama, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sehingga harus tampil memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia sebagaimana ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.
“Perlindungan terhadap etnis minoritas dari pelanggaran HAM di manapun harus diperjuangan dan menjadi komitmen kebangsaan atas dasar kemanusiaan,” tegas Farouk.
Kedua, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri Indonesia.
Farouk menduga, adanya perlawanan dari etnis minoritas Uighur terhadap pemerintah Tiongkok akibat ketidakadilan perlakuan dan ketimpangan dalam hal kepentingan sosial budaya, akses ekonomi dan pendidikan, hingga geopolitik setelah migrasi besar-besaran ras Han ke wilayah Xinjiang.
Padahal kawasan ini sudah menjadi provinsi otonom semenjak tahun 1955 serta menjadi provinsi dengan wilayah administrasi terbesar di China, dengan nama resmi Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR).
Berhubung konstitusi negara menggariskan bahwa Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas aktif, maka pemerintah tidak boleh berada di balik bayang-bayang negara lain, apapun alasannya. Artinya, Indonesia harus bersikap semestinya sesuai koridor konstitusi dalam menghadapi China yang notabene banyak berinvestasi di dalam negeri.
“Terkait kasus Uighur, Indonesia harus bersikap lebih care atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Sehingga dengan ini membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia berdaulat dan konsisten dengan politik luar negeri yang bebas di mata dunia internasional,” jelas Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.
Faouk berharap, Pemerintahan Jokowi-JK bisa menjalankan diplomasi kemanusian dalam konsteks politik bebas aktif terhadap China agar terbuka dan memberikan informasi yang benar terkait kasus Uighur dan resolusi perdamainnya. “Kalau perlu tarik pejabat KJRI di China dan minta klarifikasi atas tudingan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” tukas dosen Perbanas Institut dan Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (*)
