Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sejumlah korban dugaan penipuan investasi bodong melaporkan pengurus dan direktur Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda Jawa Barat, Selasa (20/10).
Kuasa hukum para korban, Natalia Rusli dari Master Trust Law Firm mengatakan laporan ini dibuat sehubungan dengan adanya produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang diterbitkan oleh KSP SB dengan iming-iming.
"Para korban ini ditawarkan sebuah investasi berbentuk simpanan berjangka oleh para terlapor, dengan iming-iming keuntungan berupa imbal hasil pasti yang berkisar antara 10-15 persen per tahun," kata Natalia Rusli, Rabu (21/10).
Baca Juga
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya
Karena Iming-iming bunga yang tinggi, membuat para nasabah tergiur. Para korban pun menyetorkan dana hingga mencapai total Rp8,4 miliar rupiah ke rekening milik KSP SB yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.
"(Di sertifikat) itu tercantum nilai nominalnya, bunganya, lengkap dengan klausula perihal jatuh temponya," ucap Natalia.
Tapi ternyata pembayaran imbal hasil tersebut tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. "Jangankan mau ambil dana simpanan pokok, bunganya pun tidak dibayarkan oleh para terlapor. Sehingga kami menduga ada unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan di dalam perkara ini," beber dia.
Terlapor dalam kasus ini adalah IS selaku Pengurus, VN selaku Direktur, SB selaku Ketua Pengawas dan NH selaku Bendahara dengan tuduhan Pasal 372 juncto pasal 378 KUHP, pasal 46 UU Perbankan, serta pasal 3, 4, dan 5 UU tindak pidana pencucian Uang dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.
Sementara, kuasa hukum korban lainnya, Bryan Roberto Mahulae mengaku telah melayangkan peringatan melalui Somasi kepada pihak KSP SB, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan.
"Hal ini patut diduga sebagai bentuk itikad tidak baik dari para terlapor, karenanya kami berharap aparat penegak hukum akan menindak tegas dan menangkap oknum-oknum yang telah merugikan masyarakat di dalam perkara ini,'' ucapnya.
Baca Juga
Terkait dengan proses PKPU KSB saat ini, upaya hukum dilakukan karena ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terlapor. "Kami juga melihat adanya dugaan pengumpulan nasabah atau anggota oleh KSB untuk digiring ke PKPU dan jika melihat Proposal Perdamaian yang telah diajukan sangat menciderai nurani masyarakat yang tidak sesuai dengan perjanjian awal saat dana ditempatkan oleh nasabah yang menempatkan dananya," papar Bryan Roberto.
Masyarakat yang mengalami persoalan hukum, khususnya terkait masalah penanganan perkara investasi bodong diharap agar berani melapor ke Posko Pengaduan Investasi Bodong di Hotline Pengaduan 0818-899-800 dan [email protected]. (Ayu)
