Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2020
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat Minta Para Jubir 'Direm' Bicaranya

Presiden Jokowi. Foto: Biro Setpres

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pengamat Politik Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, banyak yang perlu dibenahi di setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Terutama soal krisis manajemen dan membuat keputusan.

"Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara," jelas Jerry kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (20/10).

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PKS: Penegakkan Hukum dan Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan

Jokowi juga kurang maksimal dalam membangun manajemen komunikasi. Salah satunya adalah beberapa menteri yang kerap mengeluarkan pernyataanya masing-masing.

"Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka," ucap dia.

Selain itu Jokowi perlu membangun sistem keterbukaan birokrasi transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.

"Membangun infrastruktur saya nilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan. Tapi saat ini saran lebih baik fokus ke pandemi corona," ungkap dia.

Presiden Jokowi menghadiri perayaan Imlek Nasional 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1). MP/Rizki Fitrianto
Presiden Jokowi menghadiri perayaan Imlek Nasional 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1). MP/Rizki Fitrianto

Tim ekonomi Jokowi juga perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia.

Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen. "Kalau tidak maka akan berdampak buruk. Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak," ujar dia.

Selain itu, freeodom of speech atau kebebasan berpendapat perlu di perkuat lagi. Itu dijamin Undang-undang Dasar 45 Pasal 28E Ayat 3 dan UU No 9 Tahun 1998. Kecuali menghasut, makar, anarkisme dan adu domba setidaknya diproses hukum.

"Tapi kalau hanya menyampaikan uneg-unegnya jangan ditangkap. Jangan ada tindakan represif," terang dia.

Baca Juga

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana

Ia meminta di periode keduanya, Jokowi-Ma'ruf perlu menutup lubang-lubang, dan juga lebih paham isi hati rakyat.

"Win-win solution rakyat yang pilih dan dukung jadi harus balance (seimbang), rakyat juga perlu di dengar. Jangan juga anti kritik, kalau masukan yang konstruktif tak masalah. Ini kan era reformasi jadi keterbukaan sangat utama," tutup Jerry. (Knu)

#Jokowi-Ma'ruf Amin
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Salah satu yang menarik dari survei nasional ini adalah 61 persen pemilih Jokowi-Ma'ruf yang menetapkan pilihannya ke Ganjar Pranowo
Andika Pratama - Senin, 15 Mei 2023
Survei Charta Politika Sebut 61 Persen Pemilih Jokowi Pilih Ganjar
Indonesia
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Survei Algoritma: Masyarakat Puas Kinerja Jokowi, tapi Tak Setuju Pemilu Ditunda
Indonesia
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ada kemunduran demokrasi yang sangat signifikan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus peretasan, doxing dan berbagai kasus lainnya yang menimpa aktivis pro demokrasi," imbuhnya.
Andika Pratama - Jumat, 21 Oktober 2022
Ada Kemunduran Demokrasi di 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.
Mula Akmal - Jumat, 21 Oktober 2022
Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf
Bagikan