Pilpres 2019

Dua Menteri Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Pengamat: Tak Semuanya Untungkan Kubu Sebelah

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 18 Oktober 2018
Dua Menteri Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Pengamat: Tak Semuanya Untungkan Kubu Sebelah

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Voxpol Pangi Syarwi Chaniago menilai, dilaporkannya dua menteri Jokowi ke Bawaslu RI akan menguntungkan pihak oposisi sekaligus merugikan.

Hal tersebut dinyatakan Pangi setelah adanya laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani.

Kedua menteri kabinet kerja itu dilaporkan lantaran berpose salam satu jari saat agenda pertemuan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu.

"Efek sentimennya tentu akan menguntungkan bagi oposisi tapi juga bisa dirugikan karena kok yang remeh-temeh seperti itu kok dimasalahkan begitu misalnya," kata Pangi di Jakarta, Kamis (18/10).

Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani di Bali
Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Foto: instagram/Christine Lagarde

Namun, apakah menurunkan elektabilitas Jokowi atau tidak? Pangi menilai tidak akan berpengaruh bagi elektabilitas.

"Tapi apakah akan menggerus elektabilitas, saya kira tidak sejauh itu," terang dia.

Sebab, berdasarkan informasi yang diperoleh tindakan mengacungkan satu jari itu hanyalah humor dan spontanitas dan menurut dia hal tersebut biasa-biasa saja.

Lagi pula, pose tersebut dilakukan bersama orang-orang yang tidak mempunyai hak pilih di Pilpres 2019.

"Ya, namanya kontestasi itu wajar saja kalau ada laporkan ke Bawaslu karena diduga ada pelanggaran ada penyimpangan dan sebagainya," urai Pangi Chaniago.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Perang Suku Masih Marak, Kemenag Ajak Tokoh Agama Lakukan Pendekatan Keimanan

#Pengamat Politik #Pilpres 2019 #Presiden Jokowi #Bawaslu
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan