DPW PKS Usulkan 3 Nama Cagub Pilkada Jakarta, Tidak Ada Nama Anies Baswedan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 April 2024
DPW PKS Usulkan 3 Nama Cagub Pilkada Jakarta, Tidak Ada Nama Anies Baswedan

: Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin Foto: Dok PKS.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW PKS DKI Jakarta mengusulkan tiga nama sebagai kandidat calon gubernur (cagub) dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.

Ketiga nama yang dimunculkan itu berasal dari internal PKS, tidak ada sosok dari eksternal. Mereka adalah eks-Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Khoirudin.

"Ya ada wakil ketua dewan Pak Khoirudin, Pak Mardani Ali Sera, yang tokoh-tokoh ya ada Mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman, tokoh-tokohnya itu yang dari internal gitu," kata Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz di Jakarta, yang dikutip Rabu (17/4).

Aziz menuturkan, DPW PKS menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk menentukan siapa sosok yang pantas menjadi cagub untuk ikut kontestasi politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta nanti.

"DPP juga engga sembarangan memutuskan, masih ada mekanisme dulu Gitu ya, mungkin dilihat track record, dsb begitu. Nah nanti rapat khusus untuk membahas Pilkada. Nah nanti salah satunya ya DKI l," urainya.

Komidsi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi membuka tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Jadwal gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 27 November 2024 mendatang.

Tahapan Pilkada DKI dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga penyelenggaraan.

Adapun tahapan Pilkada Jakarta 2024:

Tahapan persiapan :

  • Perencanaan program dan anggaran 26 Januari 2024.
  • Penyusunan peraturan dan penyelenggaraan pemilihan 18 November 2024.
  • Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 18 November 2024.
  • Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024 17 April sampai 5 November 2024.
  • Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 27 April sampai 16 November 2024.
  • Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April sampai 31 Mei 2024.
  • Penyusunan daftar pemilih 31 Mei sampai 23 September 2024.

Tahapan pencalonan dan penyelenggaraan :

  • Pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan 5 Mei sampai 19 Agustus 2024.
  • Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 sampai 26 Agustus 2024.
  • Pendaftaran pasangan calon 27 sampai 29 Agustus 2024.
  • Penelitian pasangan calon 27 Agustus sampai 21 September 2024.
  • Penetapan pasangan calon 22 September 2024.
  • Masa kampanye 25 September sampai 23 November 2024.
  • Pemungutan suara 27 November 2024.
  • Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara 27 November sampai 16 Desember 2024.
  • Penetapan calon terpilih Paling lama tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU.
  • Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilu paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan MK diterima oleh KPU.
  • Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam pengajuan nama tersebut, tidak ada nama Anies Baswedan yang pernah satu periode memimpin Jakarta, dan bertarung di Pilpres 2024. Padahal, Anies dinilai bepotensi maju di Pilkada Jakarta, karena suara Pilpres di Jakarta cukup tinggi. (Asp)

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Tanpa adanya Palestina, forum tersebut akan kehilangan relevansi dan legitimasi dan akan sulit ciptakan perdamaian dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Bagikan