DPW PKS Usulkan 3 Nama Cagub Pilkada Jakarta, Tidak Ada Nama Anies Baswedan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 April 2024
DPW PKS Usulkan 3 Nama Cagub Pilkada Jakarta, Tidak Ada Nama Anies Baswedan

: Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin Foto: Dok PKS.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPW PKS DKI Jakarta mengusulkan tiga nama sebagai kandidat calon gubernur (cagub) dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 27 November 2024 mendatang.

Ketiga nama yang dimunculkan itu berasal dari internal PKS, tidak ada sosok dari eksternal. Mereka adalah eks-Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, dan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Khoirudin.

"Ya ada wakil ketua dewan Pak Khoirudin, Pak Mardani Ali Sera, yang tokoh-tokoh ya ada Mantan Presiden PKS Pak Sohibul Iman, tokoh-tokohnya itu yang dari internal gitu," kata Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz di Jakarta, yang dikutip Rabu (17/4).

Aziz menuturkan, DPW PKS menyerahkan sepenuhnya kepada DPP untuk menentukan siapa sosok yang pantas menjadi cagub untuk ikut kontestasi politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta nanti.

"DPP juga engga sembarangan memutuskan, masih ada mekanisme dulu Gitu ya, mungkin dilihat track record, dsb begitu. Nah nanti rapat khusus untuk membahas Pilkada. Nah nanti salah satunya ya DKI l," urainya.

Komidsi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi membuka tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Jadwal gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 27 November 2024 mendatang.

Tahapan Pilkada DKI dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga penyelenggaraan.

Adapun tahapan Pilkada Jakarta 2024:

Tahapan persiapan :

  • Perencanaan program dan anggaran 26 Januari 2024.
  • Penyusunan peraturan dan penyelenggaraan pemilihan 18 November 2024.
  • Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 18 November 2024.
  • Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024 17 April sampai 5 November 2024.
  • Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 27 April sampai 16 November 2024.
  • Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April sampai 31 Mei 2024.
  • Penyusunan daftar pemilih 31 Mei sampai 23 September 2024.

Tahapan pencalonan dan penyelenggaraan :

  • Pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan 5 Mei sampai 19 Agustus 2024.
  • Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 sampai 26 Agustus 2024.
  • Pendaftaran pasangan calon 27 sampai 29 Agustus 2024.
  • Penelitian pasangan calon 27 Agustus sampai 21 September 2024.
  • Penetapan pasangan calon 22 September 2024.
  • Masa kampanye 25 September sampai 23 November 2024.
  • Pemungutan suara 27 November 2024.
  • Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara 27 November sampai 16 Desember 2024.
  • Penetapan calon terpilih Paling lama tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU.
  • Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilu paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan MK diterima oleh KPU.
  • Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.

Dalam pengajuan nama tersebut, tidak ada nama Anies Baswedan yang pernah satu periode memimpin Jakarta, dan bertarung di Pilpres 2024. Padahal, Anies dinilai bepotensi maju di Pilkada Jakarta, karena suara Pilpres di Jakarta cukup tinggi. (Asp)

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan