Pilpres 2019

DPW PAN Kalsel Dukung Jokowi-Ma'ruf, DPP Siapkan Sanksi

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 Desember 2018
  DPW PAN Kalsel Dukung Jokowi-Ma'ruf, DPP Siapkan Sanksi

Logo PAN (Foto: wiki commons)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) tengah menyiapkan sanksi untuk pengurus DPW PAN Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebagaimana diketahui DPW PAN Kalsel menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 ketimbang satu suara dengan DPP PAN yang sudah menjadi mitra koalisi pengusung Prabowo-Sandi.

Pernyataan dukungan DPW PAN Kalsel itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Muhidin.

"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," kata Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan Muhidin dalam siaran pers di Banjarmasin, Minggu (9/12) kemarin.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan lewat sebuah deklarasi yang dilaksanakan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.

Ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang diusung oleh Dewan Pengurus Pusat PAN kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Alasan utama adalah mereka tak berani berbeda dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu. Semua mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

Kader PAN
Sejumlah kader PAN tengah melakukan sosialisasi (Foto: Twitter @PAN)

"Pembangunan harus dilakukan dua periode karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal," ujarnya.

Muhidin juga mencontohkan seperti dirinya yang menjabat Wali Kota Banjarmasin selama dua periode dan bisa membangun Kota Banjarmasin.

Ia juga memastikan DPP PAN tahu soal rencana deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut. "DPP PAN Pusat mengerti dan sudah tahu," imbuhnya.

Menurut Muhidin sebagaimana dilansir Antara, sejauh ini belum ada tanggapan dari DPP PAN, apakah akan memberi sanksi atau tidak. Pihaknya akan menunggu reaksi DPP PAN atas perbedaan sikap serta posisi itu.

Iia juga menyatakan siap menerima sanksi apa pun dari partainya atas sikap tersebut.

Mantan Wali Kota Banjarmasin itu berharap seluruh kader PAN dan masyarakat di Kalimantan Selatan akan turut mendukung kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia mengaku sudah menginstruksikan seluruh kader PAN di provinsi itu untuk mendukung pasangan nomor urut 01.

"Saya berharap kepada seluruh kader untuk ikut. Jadi, saya ke Jokowi, yang lain juga ikut," kata dia.

Ketua TKD Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Provinsi Kalimantan Selatan Ghimoyo mengapresiasi dukungan dari DPW PAN Kalimantan Selatan itu. Pihaknya siap bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan masa depan Indonesia di tangan pemimpin yang tepat, yakni Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Mari kita sama-sama berjuang," ujar Ghimoyo.

"Kami dengan orang PAN bersahabat dari dulu, Alhamdulillah persahabatan berlanjut dengan perjuang bersama sama," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Tanah Bumbu sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan kepada Jokowi-Kiai Ma'ruf dilaksanakan dalam sebuah acara yang dilakukan di Batulicin, Tanah Bumbu, pada Minggu (2/12).

Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Sudian Noor menyatakan pihaknya siap menghadapi bila DPP PAN memberi sanksi organisasi karena mengalihkan dukungan dari pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Saya siap menerima sanksi apa pun dari DPP PAN," tegas Sudian.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Warga Korban Gempa Lombok Belum Dapat Hunian Tetap yang Dijanjikan Pemerintah

#Pilpres 2019 #PAN #Presiden Jokowi #KH Ma'ruf Amin
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan