DPRD Wanti-wanti Anies Soal Anggaran Program Sumur Resapan Tahun 2022


Suasana lokasi pengerjaan sumur resapan di Bidara Cina, Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Yogi Rachman
MerahPutih.com - Anggaran untuk program pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal sudah dihapus atau dinolkan oleh DPRD DKI Jakarta dalam APBD tahun 2022.
Komisi D DPRD DKI Jakarta mewanti-wanti sumur resapan Pemprov tahun 2022. Sebab, bila program tersebut tetap dilaksanakan, bisa diduga adanya penyelundupan anggaran.
"Setahu saya anggaran sumur resapan tahun 2022 tidak ada. Dinolkan. Kalaupun ada berarti Pemda atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelundupkan anggaran tanpa sepengetahuan kita. Sekali lagi sumur resapan tidak ada alias nol tahun 2022," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah saat dikonfirmasi, Senin (10/1).
Baca Juga:
Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret
Ida menuturkan, dalam rapat terakhir di internal, Komisi D DPRD DKI sudah ditetapkan senilai Rp 122 miliar untuk anggaran sumur resapan. Namun, keputusan itu dibatalkan di rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
"Tapi di rapat Banggar dengan TAPD, dinolkan. Kalau sekarang fenomenanya bahwa itu muncul lagi, ini berarti ada penyelundupan anggaran," paparnya.
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Berendam di Sumur Resapan
Nantinya juga, politikus PDI Perjuangan ini berharap, Ketua Banggar yang juga Ketua DPRD DKI tidak menandatangani Rancangan APBD DKI hasil koreksi yang akan dikirimkan kembali ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut dia, sikap tegas itu perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen legislator menolak penganggaran untuk kegiatan yang tidak maksimal memberi manfaat bagi masyarakat DKI.
"Kalau tetap dipaksakan, dianggarkan tanpa sepengetahuan kami, berarti ada hukum yang mereka langgar," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Di Tengah Maraknya Aksi Demonstrasi, Ada 2 RT dan 6 Jalan Jakarta yang Kebanjiran

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
