Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 07 Januari 2022
Sumur Resapan Anies Tetap Berjalan meski Anggarannya Dicoret

Suasana lokasi pengerjaan sumur resapan di Bidara Cina, Jakarta, Selasa (4/1/2022). ANTARA/Yogi Rachman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan yang diajukan Pemprov dalam APBD tahun anggaran 2022.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan, program sumur resapan untuk mengatasi banjir Jakarta akan tetap berjalan meski anggota dewan telah mencoret anggarannya.

"Kita mah jalan terus sumur resapan," kata anak buah Gubernur Anies Baswedan ini, saat dihubungi, Jumat (7/1).

Baca Juga:

Tanah Bekas Galian Sumur Resapan Dekat SMP 216 Bikin Resah, Ini Respons Pemkot Jakpus

Dudi menuturkan, pembangunan sumur resapan pada tahun ini akan dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga atau swasta dengan sistem pengadaan tender.

"Dikerjakan secara swakelola. Kalau materialnya kan kita beli secara lelang, pengerjaannya ada beberapa satgas kita, dan kita punya alat-alat sendiri yang bisa kita kerjakan," papar Dudi.

Jika ada pihak ketiga yang mengajukan perizinan pendirian bangunan, ucap dia, Dinas SDA saat ini lebih mengetatkan kewajiban sarana penampung air hujan.

"Setiap ada kegiatan baru, mereka harus ada rekomendasi terkait dengan berapa yang harus mereka tampung terkait air hujan baik swasta maupun perumahan. Dari dulu, peraturan itu sudah ada, sekarang lebih ditekankan lah," tutur Dudi.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Mobil Wagub DKI Riza Patria Terperosok di Sumur Resapan

Diketahui, keputusan penghapusan anggaran sumur resapan ditetapkan pada pembahasan terakhir Banggar, dengan sebelumnya diusulkan sebesar Rp 120 miliar.

Penghapusan anggaran sumur resapan tahun ini diputuskan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi karena mendapat keluhan dari sejumlah anggota dewan.

"Di rapat Banggar, kesepakatan terakhir akhirnya (anggaran sumur resapan) dinolkan. Jadinya, sekarang enggak ada kegiatan lagi (yang didanai APBD) untuk sumur resapan," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (Asp)

Baca Juga:

Fraksi PDIP DPRD DKI Tegaskan Pansus Sumur Resapan Tak Ada Urgensinya

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Penanggulangan Banjir Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan