DPRD Sarankan Pemprov DKI Adakan Tes Urine dan Psikotes Rekrut PJLP

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Juli 2022
DPRD Sarankan Pemprov DKI Adakan Tes Urine dan Psikotes Rekrut PJLP

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah saat ditemui wartawan, Selasa (26/7). Foto: MP.Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terkait kasus remaja di bawah umur yang diperkosa pegawai honorer DLH di Dermaga Kali Adem, Jakarta Utara.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengadakan tes urine dan psikotes dalam perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Baca Juga

DLH DKI Pecat Pegawai yang Perkosa ABG di Dermaga Kali Adem

Menurut Ida, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui karakter pelamar. Selain itu, lanjut Ida, guna mencegah terjadi kembali tindakan pemerkosaan yang dilakukan anggota PJLP.

"Ya, tes urine ini sama dengan psikotes (perekrutan PJLP)," ucap Ida usai rapat bersama Dinas LH DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Namun, kata Ida, untuk menjalankan proses itu membutuhkan dana yang cukup besar meliputi untuk biaya alat-alat tes dan juga petugasnya.

"Ini kan biayanya tidak sedikit ya, tapi ini menjadi perhatian nanti coba dirapat Banggar dan dirapat-rapat selanjutnya memungkinkan enggak kalau itu kita anggarkan," paparnya.

"Yang saya khawatirkan kalau ini nanti dibebankan kepada PJLP tersebut kan kasihan juga. Kita mesti tahu PJLP ini begitu masuk suruh biaya ini biaya itu nanti belum tentu diterima, kan kasihan," lanjutnya.

Menurutnya, hal ini masih akan menjadi pertimbangan Pemerintah DKI apakah nantinya perekrutan PJLP dengan proses tes urine dan psikotes.

"Jadi ini menjadi perhatian kita masukan menjadi perhatian tersendiri apakah nanti menggunakan APBD atau seperti apanya," urainya.

Baca Juga

DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut

Disamping itu, Ida meminta kepada petinggi dinas DKI untuk tidak menerima PJLP yang mempunyai rekam jejak yang tak baik, meski mereka merupakan bawaan pejabat.

"Saya berharap semua dinas, sudin ya kalau emang titipannya gak benar ya gak usah diakomodir," pungkasnya.

Diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memecat pegawainya berstatus penyedia jaksa layanan perorangan (PJLP) yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap remaja di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara pada 13 Juli 2022.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, mantan anak buahnya itu sudah ditangkap polisi pada 15 Juli dan ditetapkan sebagai tersangka 16 Juli 2022 atas perbuatannya tersebut.

Asep mengklaim, kejadian itu terjadi ketika pelaku tengah mengambil cuti. Bahkan peristiwa tersebut terjadi tengah malam tepat pukul 01.00 WIB.

Diketahui, polisi menangkap seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup alias JP (23), dan SS (29), seorang anak buah kapal (ABK) di Muara Angke, Jakarta Utara. Keduanya diciduk setelah diduga memperkosa remaja perempuan inisial I (16).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Putu Kholis Aryana. Ia mengatakan mengatakan peristiwa tersebut terjadi di lantai 2 kapal Makmur Jaya II Express, Rabu (13/7). (Asp)

Baca Juga

DLH DKI Bersiap Terapkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Belum Uji Emisi

#DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta #Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta #Kasus Pemerkosaan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan