Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD Sarankan Pemprov DKI Adakan Tes Urine dan Psikotes Rekrut PJLP

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Juli 2022
DPRD Sarankan Pemprov DKI Adakan Tes Urine dan Psikotes Rekrut PJLP

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah saat ditemui wartawan, Selasa (26/7). Foto: MP.Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terkait kasus remaja di bawah umur yang diperkosa pegawai honorer DLH di Dermaga Kali Adem, Jakarta Utara.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengadakan tes urine dan psikotes dalam perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Baca Juga

DLH DKI Pecat Pegawai yang Perkosa ABG di Dermaga Kali Adem

Menurut Ida, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui karakter pelamar. Selain itu, lanjut Ida, guna mencegah terjadi kembali tindakan pemerkosaan yang dilakukan anggota PJLP.

"Ya, tes urine ini sama dengan psikotes (perekrutan PJLP)," ucap Ida usai rapat bersama Dinas LH DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Namun, kata Ida, untuk menjalankan proses itu membutuhkan dana yang cukup besar meliputi untuk biaya alat-alat tes dan juga petugasnya.

"Ini kan biayanya tidak sedikit ya, tapi ini menjadi perhatian nanti coba dirapat Banggar dan dirapat-rapat selanjutnya memungkinkan enggak kalau itu kita anggarkan," paparnya.

"Yang saya khawatirkan kalau ini nanti dibebankan kepada PJLP tersebut kan kasihan juga. Kita mesti tahu PJLP ini begitu masuk suruh biaya ini biaya itu nanti belum tentu diterima, kan kasihan," lanjutnya.

Menurutnya, hal ini masih akan menjadi pertimbangan Pemerintah DKI apakah nantinya perekrutan PJLP dengan proses tes urine dan psikotes.

"Jadi ini menjadi perhatian kita masukan menjadi perhatian tersendiri apakah nanti menggunakan APBD atau seperti apanya," urainya.

Baca Juga

DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut

Disamping itu, Ida meminta kepada petinggi dinas DKI untuk tidak menerima PJLP yang mempunyai rekam jejak yang tak baik, meski mereka merupakan bawaan pejabat.

"Saya berharap semua dinas, sudin ya kalau emang titipannya gak benar ya gak usah diakomodir," pungkasnya.

Diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memecat pegawainya berstatus penyedia jaksa layanan perorangan (PJLP) yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap remaja di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara pada 13 Juli 2022.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, mantan anak buahnya itu sudah ditangkap polisi pada 15 Juli dan ditetapkan sebagai tersangka 16 Juli 2022 atas perbuatannya tersebut.

Asep mengklaim, kejadian itu terjadi ketika pelaku tengah mengambil cuti. Bahkan peristiwa tersebut terjadi tengah malam tepat pukul 01.00 WIB.

Diketahui, polisi menangkap seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup alias JP (23), dan SS (29), seorang anak buah kapal (ABK) di Muara Angke, Jakarta Utara. Keduanya diciduk setelah diduga memperkosa remaja perempuan inisial I (16).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Putu Kholis Aryana. Ia mengatakan mengatakan peristiwa tersebut terjadi di lantai 2 kapal Makmur Jaya II Express, Rabu (13/7). (Asp)

Baca Juga

DLH DKI Bersiap Terapkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Belum Uji Emisi

#DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta #Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta #Kasus Pemerkosaan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
DPR Kecam Pemerkosaan 27 Pria terhadap Gadis 15 Tahun di Sampang, Desak Pelaku Buron Ditangkap
DPR mengecam kasus pemerkosaan 27 pria terhadap remaja 15 tahun. Polisi pun didesak menangkap 15 pelaku yang masih buron.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
DPR Kecam Pemerkosaan 27 Pria terhadap Gadis 15 Tahun di Sampang, Desak Pelaku Buron Ditangkap
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Olahraga
Kapten Timnas Tanjung Verde Diduga Terlibat Kasus Pemerkosaan, Polisi Selandia Baru Kumpulkan Bukti
Kapten Timnas Tanjung Verde, Ryan Mendes, diduga terlibat kasus pemerkosaan di Selandia Baru. Kini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Juni 2026
Kapten Timnas Tanjung Verde Diduga Terlibat Kasus Pemerkosaan, Polisi Selandia Baru Kumpulkan Bukti
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Bagikan