DPRD Sarankan Pemprov DKI Adakan Tes Urine dan Psikotes Rekrut PJLP

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 26 Juli 2022
DPRD Sarankan Pemprov DKI Adakan Tes Urine dan Psikotes Rekrut PJLP

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah saat ditemui wartawan, Selasa (26/7). Foto: MP.Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta terkait kasus remaja di bawah umur yang diperkosa pegawai honorer DLH di Dermaga Kali Adem, Jakarta Utara.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengadakan tes urine dan psikotes dalam perekrutan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Baca Juga

DLH DKI Pecat Pegawai yang Perkosa ABG di Dermaga Kali Adem

Menurut Ida, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui karakter pelamar. Selain itu, lanjut Ida, guna mencegah terjadi kembali tindakan pemerkosaan yang dilakukan anggota PJLP.

"Ya, tes urine ini sama dengan psikotes (perekrutan PJLP)," ucap Ida usai rapat bersama Dinas LH DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Namun, kata Ida, untuk menjalankan proses itu membutuhkan dana yang cukup besar meliputi untuk biaya alat-alat tes dan juga petugasnya.

"Ini kan biayanya tidak sedikit ya, tapi ini menjadi perhatian nanti coba dirapat Banggar dan dirapat-rapat selanjutnya memungkinkan enggak kalau itu kita anggarkan," paparnya.

"Yang saya khawatirkan kalau ini nanti dibebankan kepada PJLP tersebut kan kasihan juga. Kita mesti tahu PJLP ini begitu masuk suruh biaya ini biaya itu nanti belum tentu diterima, kan kasihan," lanjutnya.

Menurutnya, hal ini masih akan menjadi pertimbangan Pemerintah DKI apakah nantinya perekrutan PJLP dengan proses tes urine dan psikotes.

"Jadi ini menjadi perhatian kita masukan menjadi perhatian tersendiri apakah nanti menggunakan APBD atau seperti apanya," urainya.

Baca Juga

DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut

Disamping itu, Ida meminta kepada petinggi dinas DKI untuk tidak menerima PJLP yang mempunyai rekam jejak yang tak baik, meski mereka merupakan bawaan pejabat.

"Saya berharap semua dinas, sudin ya kalau emang titipannya gak benar ya gak usah diakomodir," pungkasnya.

Diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah memecat pegawainya berstatus penyedia jaksa layanan perorangan (PJLP) yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap remaja di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara pada 13 Juli 2022.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengungkapkan, mantan anak buahnya itu sudah ditangkap polisi pada 15 Juli dan ditetapkan sebagai tersangka 16 Juli 2022 atas perbuatannya tersebut.

Asep mengklaim, kejadian itu terjadi ketika pelaku tengah mengambil cuti. Bahkan peristiwa tersebut terjadi tengah malam tepat pukul 01.00 WIB.

Diketahui, polisi menangkap seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup alias JP (23), dan SS (29), seorang anak buah kapal (ABK) di Muara Angke, Jakarta Utara. Keduanya diciduk setelah diduga memperkosa remaja perempuan inisial I (16).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Putu Kholis Aryana. Ia mengatakan mengatakan peristiwa tersebut terjadi di lantai 2 kapal Makmur Jaya II Express, Rabu (13/7). (Asp)

Baca Juga

DLH DKI Bersiap Terapkan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Belum Uji Emisi

#DPRD DKI Jakarta #Komisi D DPRD DKI Jakarta #Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta #Kasus Pemerkosaan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan