DPRD Minta Anies Lockdown Jakarta Sebelum Corona Meluas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Achmad Yani mengacungi jempol kinerja Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan dan pencegahan virus corona di ibu kota.
Achmad Yani pun menyarankan Anies untuk melakukan Lockdown Jakarta atau menutup pergerakan keluar masuk warga Jakarta sebelum COVID-19 merebak luas.
Baca Juga
Lanjut dia, selama ini Anies belum Lockdown. Menurut dia bila belum dilakukan penutupan pergerakan warga maka resiko penyebaran virus corona di Jakarta masih sangat tinggi, ini dikarenakan rata-rata ada lebih dari 2 juta orang yang masuk dan keluar Jakarta setiap harinya.
"Sebelum terlambat kebijakan tersebut harus diambil Gubernur Anies," kata Yani di Jakarta, Minggu (15/3).
Menurut Yani, langkah Anies menutup semua tempat hiburan milik Pemprov DKI dan juga menutup semua kegiatan belajar mengajar di DKI sangat tepat dan menurutnya juga bukan tanpa resiko.
Baca Juga
Istana Punya Pengganti Sementara Budi Karya Sumadi yang Positif Corona
"Saya rasa masih ada warga Jakarta yang akan menggunakan kesempatan ini justru untuk bepergian jika Jakarta tidak di lockdown," terang Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini.
Achmad Yani juga menyampaikan, Fraksi PKS akan mendukung Gubernur Anies jika memang harus menutup Jakarta dalam upaya meminimalisir virus yang lebih massif lagi masuk ke Jakarta.
"Insya Allah Fraksi PKS akan mendukung," tutup Yani. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Sebut Sehebat Apapun Prabowo, Tetap Rusak Bila Sekelilingnya Orang-Orang Munafik yang Gila Jabatan
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan