DPRD DKI Tunggu Aturan Teknis Program Sekolah Swasta Gratis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 Oktober 2024
DPRD DKI Tunggu Aturan Teknis Program Sekolah Swasta Gratis

Ilustrasi anak sekolah. (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menunggu aturan terkait Program Pendidikan Swasta Gratis dari Pemprov Jakarta.

Aturan teknis dibutuhkan untuk mengetahui syarat dan kualifikasi anak-anak yang bisa bersekolah di hampir 3.000 sekolah swasta tanpa harus mengeluarkan biaya.

"(Aturan teksis) Ini harus segera dipercepat, teknis untuk bisa nantinya dijalankan, bisa diterima, dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang mereka membutuhkan bantuan sekolah gratis,” ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard dalam keterangannya, Senin (14/10).

Baca juga:

Antisipasi Warga Luar Jakarta, Pemprov DKI Diminta Buat Regulasi Sekolah Gratis

Ia berharap, Program Sekolah Swasta Gratis bisa direalisasikan pada tahun 2025 serta menuntaskan masalah-masalah terkait pendidikan. Seperti ijazah tertahan, dan ketimpangan sosial akibat anak putus sekolah karena biaya, zonasi, serta umur.

Dengan begitu, seluruh anak Jakarta dapat menikmati haknya mendapat pendidikan yang layak. Dengan demikian, cita-cita menjadi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sebab, negara telah karena memiliki sumber daya manusia berkualitas.

“Hal itu nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang mereka membutuhkan bantuan sekolah gratis,” ungkap Gusti.

Baca juga:

Jelang Lengser, Jokowi Napak Tilas Datangi 3 Sekolah Semasa Kecil

Anggota dari Komisi Bidang Kesra itu tak hanya fokus pada sektor pendidikan. Namun, ia siap mengawal segala program dan kebijakan terkait kesehatan, hingga penuntasan kesenjangan sosial.

“Yang pasti tiga pokok utamanya, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Itu yang harus jadi tiga poin utama untuk ke depan yang lebih penting. Mudah-mudahan fokusnya mengenai kesejahteraan masyarakat lebih bisa ditingkatkan lagi dan masyarakat DKI Jakarta bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Gusti.

#Sekolah Gratis #Sekolah Swasta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Indonesia
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Jika disetujui, Pemprov DKI bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa S2 dan S3 melalui program KJMU.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Indonesia
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Mengalihfungsikan trotoar disebut tidak sejalan dengan upaya menciptakan kota yang ramah pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Bagikan