DPRD DKI: TPU Tegal Alur Bisa Tampung Jenazah COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 09 September 2020
DPRD DKI: TPU Tegal Alur Bisa Tampung Jenazah COVID-19

Petugas pemakaman jenazah pasien COVID-19 menurunkan peti jenazah ke dalam pusara di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Jumat (10/7/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif meminta Pemprov DKI, tidak perlu khawatir dengan adanya informasi tempat pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur sudah penuh.

Syarif bilang, liang lahat untuk jenazah corona bukan hanya di Pondok Rangon saja tapi juga ada di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Menurutnya TPU Tegal Alur masih bisa menampung jenazah COVID-19 di DKI.

"Tapi kan Pondok Rangon gak bilang Tegal Alur. Makanya saya bilang masih ada di Tegal Alur, gak usah khawatir," ujar Syarif di Jakarta, Rabu (9/9).

Baca Juga

11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000

Intinya, kata Syarif, masih ada alternatif lain seperti di Tegal Alur itu. Sebab hingga saat ini liang lahat jenazah COVID-19 Tegal Alur belum digunakan secara optimal.

Lagi pula kapasitas liang lahat Pondok Rangon masih ada sekitar 1.100. Artinya masih bisa menerima jenazah corona hingga akhir Oktober.

"Tegal alur belum optimal. Di sisi Utara Tegal alur masih banyak, dia beda konturnya, gak kayak Pondok Rangon rata gitu kan, Tegal alur masih bisa," jelasnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif. Foto: MP/Asropih

Meski begitu, Politikus Gerindra ini menyampaikan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja (raker) dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawati terkait hal ini.

"Terus kita sama ibu ketua sama pendapatnya kita harus segera raker sama dinas kehutanan dan pemakaman," tutupnya.

Komandan Regu PJLP TPU Pondok Ranggon, Nadi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 1.100 lubang pemakaman untuk jenazah virus corona sejak akhir Agustus 2020.

Baca Juga

KPK Soroti Pengembang di Jabar Yang Minim Serahkan Fasum dan Fasos

"Kita sudah menyiapkan 1.100 untuk unit Islam 850 dan Kristen 250. Kalau kita di sini hanya menyiapkan petaknya dan pemakaman," kata Nadi. (Asp)

#COVID-19 #Komisi D DPRD DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 46 menit lalu
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan