DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pembangunan 3 Jembatan Penyeberangan Rp 145 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 Oktober 2023
DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pembangunan 3 Jembatan Penyeberangan Rp 145 Miliar

Rapat pembahasan APBD 2024 yang digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran yang dianggap janggal saat rapat pembahasan APBD 2024 yang digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10).

Dalam pembahasan Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga, Justin Adrian Untayana yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PSI menyoroti adanya kejanggalan anggaran pembangunan 3 jembatan penyeberangan yang nilainya capai Rp 145 miliar.

Hal ini dilihat dalam website Smart Planning Budgeting apbd.jakarta.go.id, RAPBD 2024 Bina Marga akan melakukan pembangunan 3 jembatan penyeberangan, namun tidak tertulis detail di mana lokasi pembangunannya. Tertulis belanja modal jembatan penyeberangan sebesar Rp 145.272.984.929 dengan kode 5.2.04.01.02.0010.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Tegas Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang

"Saya menyoroti hal ini, dan menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal, untuk pembangunan 3 jembatan penyeberangan dengan anggaran RP 145 miliar. Artinya setiap jembatan menghabiskan hampir Rp 50 miliar, jelas saya tidak berani menyetujuinya," tegas Justin.

Sekretaris PSI ini pun menjelaskan, angka pembuatan penyeberangan yang tak masuk akal dibandingkan dengan pengalamannya di industri pertambangan sejak sebelum menjadi anggota legislatif.

"Saya kebetulan baru-baru ini memfasilitasi perusahaan pertambangan berhubungan dengan kontraktor untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar 6 meter dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton/truk, jembatan itu hanya menghabiskan Rp 25 miliar," urainya.

Baca Juga:

Sekwan DPRD DKI Beberkan Perkembangan Surat Pemberhentian Cinta Mega

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun meminta langsung Kepala Dinas Bina Marga untuk memberi penjelasan, agar jangan sampai pos anggaran ini menjadi temuan di kemudian hari.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui, jangan sampai ini jadi temuan. Ini cenderung mahal kalau hanya untuk jembatan penyeberangan, karena untuk jalan yang bisa dilewati truk dengan beban 40 ton saja hanya menghabiskan Rp 25 miliar," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Respons PDIP setelah PAN Usung Cinta Mega sebagai Bacaleg DPRD DKI Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan