DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pembangunan 3 Jembatan Penyeberangan Rp 145 Miliar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 12 Oktober 2023
DPRD DKI Temukan Anggaran Janggal Pembangunan 3 Jembatan Penyeberangan Rp 145 Miliar

Rapat pembahasan APBD 2024 yang digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10). (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran yang dianggap janggal saat rapat pembahasan APBD 2024 yang digelar di Grand Cempaka Resort & Convention, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10).

Dalam pembahasan Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Bina Marga, Justin Adrian Untayana yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PSI menyoroti adanya kejanggalan anggaran pembangunan 3 jembatan penyeberangan yang nilainya capai Rp 145 miliar.

Hal ini dilihat dalam website Smart Planning Budgeting apbd.jakarta.go.id, RAPBD 2024 Bina Marga akan melakukan pembangunan 3 jembatan penyeberangan, namun tidak tertulis detail di mana lokasi pembangunannya. Tertulis belanja modal jembatan penyeberangan sebesar Rp 145.272.984.929 dengan kode 5.2.04.01.02.0010.

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Tegas Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang

"Saya menyoroti hal ini, dan menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal, untuk pembangunan 3 jembatan penyeberangan dengan anggaran RP 145 miliar. Artinya setiap jembatan menghabiskan hampir Rp 50 miliar, jelas saya tidak berani menyetujuinya," tegas Justin.

Sekretaris PSI ini pun menjelaskan, angka pembuatan penyeberangan yang tak masuk akal dibandingkan dengan pengalamannya di industri pertambangan sejak sebelum menjadi anggota legislatif.

"Saya kebetulan baru-baru ini memfasilitasi perusahaan pertambangan berhubungan dengan kontraktor untuk membangun jembatan sepanjang 70 meter, lebar 6 meter dengan beban bisa dilewati truk batu bara berkapasitas 40 ton/truk, jembatan itu hanya menghabiskan Rp 25 miliar," urainya.

Baca Juga:

Sekwan DPRD DKI Beberkan Perkembangan Surat Pemberhentian Cinta Mega

Anggota Komisi D DPRD DKI ini pun meminta langsung Kepala Dinas Bina Marga untuk memberi penjelasan, agar jangan sampai pos anggaran ini menjadi temuan di kemudian hari.

"Kita minta penjelasan rinci, saya tidak berani menyetujui, jangan sampai ini jadi temuan. Ini cenderung mahal kalau hanya untuk jembatan penyeberangan, karena untuk jalan yang bisa dilewati truk dengan beban 40 ton saja hanya menghabiskan Rp 25 miliar," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Respons PDIP setelah PAN Usung Cinta Mega sebagai Bacaleg DPRD DKI Jakarta

#DPRD DKI Jakarta #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Indonesia
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Pemangkasan anggaran tidak akan memengaruhi program-program penting seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal juga harus mendapatkan kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal
Bagikan