Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk serius menagih kewajiban penyerahan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) pada pengembang. Sebab selama ini Pemda DKI masih sangat pasif dan tidak tegas.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Pemprov DKI mesti rajin tagih Fasos dan Fasum ke pengembang. Karena fasilitas tersebut merupakan aset DKI Jakarta yang memiliki potensi pendapatan daerah.
Baca Juga:
Pemprov DKI Tagih 44 Fasum dan Fasos dengan Nilai Rp 4,8 Triliun
“Fasos Fasum ini tolong ditagih pak asisten pembangunan. Kayak di Kemang dan di dekat kantor Walikota Jakarta Selatan itu," ucap Prasetyo saat pembahasan Raperda APBD tahun 2024 di Grand Cempaka, Puncak Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10).
Hal tersebut diketahui kader PDI Perjuangan ini ketika dirinya bekerja ke lapangan. "Saya tau itu, karena saya blusukan," urainya.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris menjelaskan, saat ini kewenangan untuk melakukan penagihan Fasos Fasum telah didelegasikan ke Walikota.
Baca Juga:
Jakarta Pusat Sterilkan Fasos dan Fasum dari Pedagang Hewan Kurban
“Secara prinsip seluruh penagihan kewajiban-kewajiban itu dilakukan oleh Walikota. Nah, kewajiban yang ditagih itu berupa jalan, saluran dan ruang terbuka hijau,” ucapnya.
Ia pun menyatakan progres penyerahan Fasos Fasum sudah meningkat signifikan setelah didelegasikan kepada Walikota. Meski demikian, Afan akan melakukan evaluasi dan meminta Pemkot untuk lebih gencar melakukan penagihan kewajiban pengembang.
"Nah kalau kita lihat progres penagihan kewajiban Fasos-Fasum yang dilakukan oleh para Walikota ini menurut saya sangat baik. Jadi kita perlu apresiasi juga," ucapnya. (Asp)
Baca Juga:
Pj DKI 1 Minta Wali Kota dan Bupati Tagih Kewajiban Fasos Fasum Pengembang
