DPRD DKI Panggil Dinas Citata dan PTSP Terkait Penerbitan IMB Reklamasi Pekan Depan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Juni 2019
DPRD DKI Panggil Dinas Citata dan PTSP Terkait Penerbitan IMB Reklamasi Pekan Depan

Gembong Warsono. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/Spt/16

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi A dan B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI mengenai persoalan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklamasi Pulau D atau Pulau Maju.

"Dinas cipta karya. PTSP yang mengeluarkan izin IMB. Tata ruang juga kita ambil keterangan. Komisi A kemungkinan minggu depan dan komisi B minggu depan gitu. Dijadwalkan minggu depan itu," kata Gembong saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Rabu (19/6).

BACA JUGA: Terbitkan IMB Reklamasi, Anies Kembali Sebut Nama Ahok

Menurut Gembong, layangkan pemanggilan itu dilakukan guna mempertanyakan dan memperdalam mengenai kebijakan Pemprov DKI memberikan IMB pada Reklamasi Pulau D.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

"Untuk memperdalam pemahaman teman-teman DPRD kaitan IMB yang dikeluarkan," tuturnya.

Disamping itu juga, Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Abdul Ghoni menuturkan, pihaknya juga akan segera memanggil Dinas Citata Provinsi DKI terkait masalah penerbitan IMB ratusan bangunan di Pulau Reklamasi.

"Coba nanti saya agendakan untuk memanggil Citatanya-nya di komisi," kata Ghoni.

BACA JUGA: Ketika Jokowi Prioritaskan Pembangunan Daerah yang Suaranya Kalah

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta yang telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) Pulau Reklamasi D atau Pulau Maju.

IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. (Asp)

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan