DPRD DKI Minta Anies Tutup Diskotek Selama PPKM

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 01 Maret 2021
DPRD DKI Minta Anies Tutup Diskotek Selama PPKM

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim di salah satu rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menutup secara total diskotek selama pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Ibu Kota.

Anggota DRRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim menilai, hal ini agar peristiwa penembakan yang menewaskan tiga orang di kafe RM Cengkareng dan penangkapan Millen Cyrus terkait kasus narkoba di Kafe Brotherhood, Jakarta Selatan, tak terulang lagi.

Baca Juga

Polri Siapkan Sanksi Berat Bagi Polisi yang Kedapatan Pesta dan Mabuk di Diskotek

"Yang terjadi di tempat hiburan malam selama sepekan pekan terakhir ini mebuktikan bahwa pengusaha hiburan malam tidak bisa mematuhi ketentuan pemprov DKI Jakarta selama PPKM diberlakukan," ujar Lukman di Jakarta, Senin (1/3).

Lanjut dia, sangat miris di tengah upaya pemerintah dalam menghentikan pandemi COVID-19 dengan terus menggecarkan vaksinasi, di sisi lain masih banyak tempat hiburan yang menyediakan tempat berkumpul tanpa protokol kesehatan yang jelas.

“Pemprov harusnya belajar dari Singapura yang menerapkan aturan sangat ketat untuk tempat hiburan malam yang beroperasi,” ungkap Lukman.

DRRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim
Anggota DRRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim

Dijelaskan Lukman, di Singapura semua area tempat hiburan malam terdapat CCTV untuk memantau aktivitas dan rekaman dari pengunjung, disimpan setidaknya selama 28 hari, dan akan ditinjau secara berskala oleh lembaga penegak hukum.

kemudian, kata dia, alkohol juga tidak dapat dijual, disajikan atau dikonsumsi setelah pukul 22.30.

"Semua pelanggan mengenakan masker setiap saat, bahkan saat bernyanyi di tempat karaoke. Mereka hanya diperbolehkan melepas masker saat makan dan minum," papar Lukman.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini juga mendesak pemprov DKI untuk memperketat pengawasan, dan jangan segan-segan menindak pengusaha diskotek yang melanggar PSBB.

"Jangan menunggu kasusnya ramai baru ditutup," tegas pria kelahiran Aceh ini. (Asp)

Baca Juga

Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran

#DPRD DKI Jakarta #Komisi A DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan