Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Februari 2021
Kasus Kafe RM, Politikus PAN Curigai Banyak Diskotek Disulap Jadi Restoran

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim di salah satu rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta. (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kendurnya pengawasan Pemprov DKI membuat tempat usaha seenaknya melanggar peraturan PSBB. Seperti yang dilakukan Kafe RM, Cengkareng, Jakarta Barat, beroperasi sampai dini hari.

"Perizinan usaha di Jakarta itu lemah pengawasannya," ujar anggota DRRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim di Jakarta, Jumat (26/2).

Baca Juga

2 Warga dan 1 Tentara Tewas Ditembak, Kafe RM Ditutup Permanen

Lukmanul juga berpendapat, jika sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta diduga menyamarkan usahanya sebagai restoran, untuk mengakali perizinan dan tetap bisa beroperasi selama PPKM berbasis mikro.

Dugaan itu terbukti, sejak terjadinya kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap 1 orang tentara dan 2 pegawai Kafe RM.

"Itu kan tempat hiburan malam, kemudian berubah izinnya jadi tempat makan atau restoran. Tapi, aktivitasnya tetap saja hiburan malam, bukanya sampai subuh. Dan, yang saya dengar infonya, mereka ini bukan sekali dua kali melanggar," kata Lukmanul.

DRRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim
Anggota DRRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim

Karena itu anggota komisi A DPRD DKI ini mendesak pemprov DKI memperketat pengawasan, dan jangan segan-segan menindak pengusaha diskotek yang melanggar aturan perizinan.

"Jangan menunggu kasusnya ramai baru ditutup. Yang begini kalau sudah bandel, langsung sikat aja. Tutup permanen kalau perlu," tegas Lukman.

Tidak cukup sampai di situ, pria asal Aceh ini juga meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mengevaluasi izin usaha restoran di Jakarta, agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Karena jika dibiarkan, cara culas semacam ini bisa memicu kembali lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota.

"Apalagi banyak THM yang kerap mengabaikan aturan pembatasan kapasitas pengunjung," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Segera Ditutup 3x24 Jam

#DPRD DKI Jakarta #Partai Amanat Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan