DPRD Desak Pemprov DIY Perpanjang Masa Tanggap Darurat Corona

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 19 Mei 2020
 DPRD Desak Pemprov DIY Perpanjang Masa Tanggap Darurat Corona

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Masa tanggap darurat untuk bencana Covid-19 di DIY perlu diperpanjang. Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan DIY masih perlu status tanggap darurat bencana selama sebulan kedepan.

Politikus PKS ini menjelaskan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 masa tanggap darurat covid 19 di DIY berakhir pada 29 Mei. Namun ia melihat belum ada tren penurunan pasien corona maupun orang dalam pengawasan.

Baca Juga:

Belum Satupun Negara di Dunia yang Mampu Temukan Vaksin Corona

"Trend masih cenderung naik menembus angka 200, dengan PDP dan ODP yang masih berjumlah ribuan. Artinya kondisi di DIY belum membaik dibandingkan saat awal ditetapkan tanggap darurat dahulu. Maka perlu diperpanjang satu bulan lagi masa tanggap daruratnya,"ujar Huda dalam reses anggota DPRD DIY terkait penanggulangan covid-19 di DIY, Selasa (19/5).

DPRD Desak Pemprov DIY perpanjang masa tanggap darurat corona
Huda Tri Yudiana (MP/Teresa Ika)

Disamping itu ia menilai masyarkat cenderung cuek dan kurang tanggap dengan terjadinya wabah. Hal ini idbuktikan dengan ramainya berbagai tempat perbelanjaan, banyaknya pemudik yang masuk DIY dan banyak yang belum memakai masker.

Huda menyarankan dua solusi untuk mengatasi corona pertama adalah lebih mengetatkan pembatasan sosial dengan menerapkan PSBB atau memperpanjang masa tanggap darurat.

Penerapan PSBB dinilai sangat besar resiko dari berbagai sisi, terutama matinya ekonomi masyarakat kecil, biaya sangat besar, dan belum tentu efektif karena terkait kebijakan pemerintah pusat yang sering inkonsisten.

"Perpanjangan masa tanggap darurat dengan pengetatan pelaksanaan berbagai protab kesehatan untuk pencegahan covid-19 dipandang lebih moderat,"tegasnya.

Perpanjangan tanggap darurat ini akan memudahkan berbagai prosedur yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan instansi kesehatan. Sebagai contoh dalam masa tanggap darurat pengadaan APD bagi tenaga kesehatan, jaminan hidup, obat obatan dan berbagai keperluan penganggulangan covid-19 bida dilakukan cepat tanpa prosedur pelelangan. Anggaran juga bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang direlokasi dari berbagai instansi di DIY.

Disisi lain proses pembelajaran di rumah untuk siswa tetap dilanjutkan, dan berbagai kondisi lain bisa dilakukan antisipasi dengan lebih cepat.

Dalam masa perpanjangan ini fasilitas pelayanan kesehatan sangat perlu untuk ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya, tenaga kesehatan harus lebih diperhatikan keamanan sekaligus kesejahteraannya.

Baca Juga:

Update Corona di DKI Selasa (19/5): 6.053 Positif, 1.417 Pasien Sembuh

Selain itu dalam perpanjangan masa tanggap darurat sudah harus dirancang dan dilaksanakan berbagai program recovery, terutama recovery ekonomi masyarakat kecil. Koperasi, UMKM, wisata dan berbagai sektor lain sudah harus diperhatikan dan digulirkan insentif pemerintah agar tidak semakin terpuruk jauh. Jika mereka terpuruk dan jatuh akan sangat sulit memperbaiki dan mengangkatnya.

Artinya dalam tanggap darurat kedua ini pemda DIY mesti melakukan program pararel, yaitu penanggulangan corona sekaligus recovery berbagai sektor terdampak. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi harus dilakukan bersama saat ini.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta.

Baca Juga:

Eks Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Divonis 5 Tahun Penjara

#Virus Corona #COVID-19 #DPRD #DPRD DI Yogyakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Dinamika di Kalimantan Timur bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain pentingnya sensitivitas terhadap isu publik serta fokus pada penguatan fiskal daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Gubernur Kaltim Diincar Pansus Angket DPRD, Legislator Senayan Angkat Suara
Indonesia
Pekerja Rumah Tangga Kini Wajib Minimal 18 Tahun, Majikan Rekrut ART Bocah Siap-Siap Kena Pidana
Bagi mereka yang masih di bawah umur dan belum menikah, Bob Hasan menyatakan bahwa kontrak kerja harus segera berakhir
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 April 2026
Pekerja Rumah Tangga Kini Wajib Minimal 18 Tahun, Majikan Rekrut ART Bocah Siap-Siap Kena Pidana
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Prabowo Beri Arahan Khusus untuk Ketua DPRD Se-Indonesia dalam Retret di Akmil
Prabowo dijadwalkan menghadiri kegiatan retret pukul 10.00 WIB. Sejumlah menteri disebut mengisi retret ketua DPRD seluruh Indonesia di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
Prabowo Beri Arahan Khusus untuk Ketua DPRD Se-Indonesia dalam Retret di Akmil
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Konten itu ternyata merupakan bagian dari materi promosi rumah sakit yang berlokasi di Be’er Ya’akov, Israel.
Dwi Astarini - Kamis, 19 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Video Perencanaan Pandemi COVID-19 dari Epstein Files Viral di Media Sosial
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Bagikan