DPR Wanti-Wanti Pemerintah Ancaman Badai di Balik Ambisi New Normal

MerahPutih.com - Pemerintah mulai menerapkan wacana new normal dengan masuknya masa transisi kebijakan PSBB di beberapa wilayah dan diikuti pembukaan kembali akses keluar masuk Ibu Kota. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini mendapatkan kritik tajam dari anggota komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.

Menurut Netty, new normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan.

"Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan," kata Netty, dalam keterangan resminya, Senin (8/6).

Baca Juga:

Menhub Klaim New Normal Miliki Keuntungan Ekonomi dan Kesehatan

Sebagai Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty mengingatkan pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.

Menurut dia, perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi COVID-19. "Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai," ujar Netty.

Netty mengingatkan pasa 6 Juni lalu terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jatim, Jakarta dan Papua. Bahkan, masih ada ada tambahan 672 kasus, Minggu (7/6) lalu, sehingga total 31.186 kasus di Indonesia. Pasien dirawat sebanyak 18,837 orang. Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat COVID-19.

"Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?" tutur politikus PKS itu.

Legislator dari dapil Jabar 8 ini mencontohkan, di Cirebon, ada kasus bayi berusia 50 hari terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah epicenter COVID-19.

Apalagi, kata dia, Jawa Barat juga terdapat banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia

"Jangan sampai di masa yang masih rawan ini, mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi," ungkap Netty. "Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah," tandas istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan itu. (Knu)

Baca Juga:

DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur