DPR Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

MerahPutih.com - Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1) kemarin di 26 provinsi. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," kata Netty kepada wartawan, Selasa (7/1).

Baca juga:

5 Ribu Dapur Ditargetkan Sediakan Makan Bergizi Gratis di Pertengahan Tahun 2025

Diketahui, pemerintah menyiapkan 190 dapur yang telah beroperasi pada awal Januari 2025, dengan target 937 dapur berfungsi penuh di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program.

Oleh karena itu, menurut politikus PKS ini, keberhasilan program MBG memerlukan perhatian lebih pada beberapa aspek. Salah satunya kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, maka kualitas program bisa terganggu,” ujarnya.

Netty juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

"Keterbukaan akan menghindari potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tambahnya.

Baca juga:

Makan Bergizi Gratis di Jakarta Diharap Sejahterakan Pelaku UMKM

Pemerintah juga didorong agar aktif memberikan pelatihan dan akses pendanaan kepada UMKM dan koperasi.

“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal di program MBG. Pemerintah harus hadir agar para UMKM dan koperasi lokal ini juga dapat terlibate menyukseskan program MBG," bebernya.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan LSM guna menyukseskan program MBG.

"Sosialisasi program MBG kepada masyarakat perlu diperkuat agar lebih banyak yang tahu dan dapat mengakses program ini. Bukan saja para penerima manfaat tapi juga mereka yang bisa dijadikan mitra pemerintah," tutupnya. (Pon)