DPR Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Januari 2025
DPR Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Ilustrasi (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1) kemarin di 26 provinsi. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus untuk memberdayakan koperasi dan UMKM lokal.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," kata Netty kepada wartawan, Selasa (7/1).

Baca juga:

5 Ribu Dapur Ditargetkan Sediakan Makan Bergizi Gratis di Pertengahan Tahun 2025

Diketahui, pemerintah menyiapkan 190 dapur yang telah beroperasi pada awal Januari 2025, dengan target 937 dapur berfungsi penuh di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program.

Oleh karena itu, menurut politikus PKS ini, keberhasilan program MBG memerlukan perhatian lebih pada beberapa aspek. Salah satunya kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja.

"Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, maka kualitas program bisa terganggu,” ujarnya.

Netty juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program MBG. Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran.

"Keterbukaan akan menghindari potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tambahnya.

Baca juga:

Makan Bergizi Gratis di Jakarta Diharap Sejahterakan Pelaku UMKM

Pemerintah juga didorong agar aktif memberikan pelatihan dan akses pendanaan kepada UMKM dan koperasi.

“Banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial, tapi mungkin belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal di program MBG. Pemerintah harus hadir agar para UMKM dan koperasi lokal ini juga dapat terlibate menyukseskan program MBG," bebernya.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, dan LSM guna menyukseskan program MBG.

"Sosialisasi program MBG kepada masyarakat perlu diperkuat agar lebih banyak yang tahu dan dapat mengakses program ini. Bukan saja para penerima manfaat tapi juga mereka yang bisa dijadikan mitra pemerintah," tutupnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Ombudsman RI menemukan temuan terkait penyelenggaraan MBG di 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 39 menit lalu
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Program MBG Uji Coba Sistem Prasmanan ala Jepang, Siswa Ikut Sajikan Makanan
BGN menguji coba sistem prasmanan MBG di lebih dari 60 dapur SPPG. Siswa ikut piket menyajikan makanan hangat di kelas seperti di Jepang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Program MBG Uji Coba Sistem Prasmanan ala Jepang, Siswa Ikut Sajikan Makanan
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
BGN Proses Registrasi Ulang SPPG, Temukan Yayasan yang Minta Setoran per Ompreng
BGN menemukan yayasan yang meminta setoran per ompreng kepada mitra SPPG. Mitra yang merasa dirugikan dapat mengajukan penggantian yayasan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
BGN Proses Registrasi Ulang SPPG, Temukan Yayasan yang Minta Setoran per Ompreng
Indonesia
Kepala BGN Minta Kepala Daerah Sidak Dapur MBG, Bahkan Bisa Dilakukan Jam 2 Pagi
Kepala BGN Sudaryono meminta kepala daerah rutin sidak SPPG untuk mengawasi program MBG. Inspeksi bahkan bisa dilakukan jam 2 pagi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kepala BGN Minta Kepala Daerah Sidak Dapur MBG, Bahkan Bisa Dilakukan Jam 2 Pagi
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Kepala BGN Minta CCTV SPPG Ditarik ke Kantor Pusat, Biar AI Bisa Awasi Cara Potong Kubis
Kepala BGN Sudaryono pasang AI di CCTV dapur SPPG untuk awasi kebersihan Makan Bergizi Gratis. Pemda diminta sidak jam 3 pagi dan laporkan calo!
Wisnu Cipto - Jumat, 02 Oktober 2026
Kepala BGN Minta CCTV SPPG Ditarik ke Kantor Pusat, Biar AI Bisa Awasi Cara Potong Kubis
Indonesia
BGN Klarifikasi Isu Pengadaan Sprei dan Sarung Bantal Senilai Rp 9 Miliar
Pengadaan sprei dan sarung bantal bukan terjadi para era Kepala BGN Sudaryono, melainkan saat dipimpin Dadan Hindayana.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
BGN Klarifikasi Isu Pengadaan Sprei dan Sarung Bantal Senilai Rp 9 Miliar
Bagikan