DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Ilustrasi Gerbang Tol. (Foto: dok. Jasamarga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menekankan beberapa aspek penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik Lebaran.

Salah satu fokus utamanya adalah penerapan kebijakan perpanjangan work from home (WFH) sebelum dan sesudah Lebaran, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas mudik dan arus balik.

"Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan matang, termasuk dalam pembelian tiket untuk menghindari penumpukan pada hari-hari tertentu," ujar Teguh dalam keterangannya, Senin (17/3).

Tak hanya itu, Teguh juga menyoroti potensi masalah yang timbul akibat kondisi cuaca selama periode mudik. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR dan hasil diskusi dengan BMKG, diperkirakan curah hujan sedang masih akan berlanjut hingga April 2025.

Baca juga:

KAI Siapkan 4,5 Juta Kursi untuk Mudik Lebaran 2025, Tiket Ekonomi Dominasi Penjualan

"Situasi ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur untuk menghadapi kemungkinan bencana seperti tanah longsor dan banjir," katanya.

Sebagai contoh, ia mengingatkan insiden tanah longsor di jalur Kereta Api Makassar-Parepare pada Desember lalu saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mengakibatkan penghentian layanan kereta api selama lebih dari sepuluh hari.

"Oleh karena itu, saya meminta agar jalur kereta api di Sulawesi Selatan dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus, mengingat data saat ini hanya mencakup 148 lokasi di Jawa dan 83 lokasi di Sumatra, tanpa Sulawesi Selatan," jelas Teguh.

Teguh menekankan perlunya komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga:

808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran

Teguh juga menyoroti penggunaan inovasi digital dalam pengelolaan mudik, khususnya aplikasi Nusantara Hub, yang berfungsi untuk mengintegrasikan data program mudik gratis, memantau pergerakan perjalanan, dan mengoordinasikan layanan transportasi.

"Dengan aplikasi ini, diharapkan kapasitas program mudik gratis dapat dioptimalkan dan mengurangi risiko kursi kosong akibat pemesanan ganda. Saya menilai aplikasi ini sebagai langkah strategis yang perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal," paparnya.

#DPR RI #Mudik #Info Mudik #Mudik Lebaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Bagikan