DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Ilustrasi Gerbang Tol. (Foto: dok. Jasamarga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menekankan beberapa aspek penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik Lebaran.

Salah satu fokus utamanya adalah penerapan kebijakan perpanjangan work from home (WFH) sebelum dan sesudah Lebaran, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas mudik dan arus balik.

"Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan matang, termasuk dalam pembelian tiket untuk menghindari penumpukan pada hari-hari tertentu," ujar Teguh dalam keterangannya, Senin (17/3).

Tak hanya itu, Teguh juga menyoroti potensi masalah yang timbul akibat kondisi cuaca selama periode mudik. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR dan hasil diskusi dengan BMKG, diperkirakan curah hujan sedang masih akan berlanjut hingga April 2025.

Baca juga:

KAI Siapkan 4,5 Juta Kursi untuk Mudik Lebaran 2025, Tiket Ekonomi Dominasi Penjualan

"Situasi ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur untuk menghadapi kemungkinan bencana seperti tanah longsor dan banjir," katanya.

Sebagai contoh, ia mengingatkan insiden tanah longsor di jalur Kereta Api Makassar-Parepare pada Desember lalu saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mengakibatkan penghentian layanan kereta api selama lebih dari sepuluh hari.

"Oleh karena itu, saya meminta agar jalur kereta api di Sulawesi Selatan dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus, mengingat data saat ini hanya mencakup 148 lokasi di Jawa dan 83 lokasi di Sumatra, tanpa Sulawesi Selatan," jelas Teguh.

Teguh menekankan perlunya komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga:

808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran

Teguh juga menyoroti penggunaan inovasi digital dalam pengelolaan mudik, khususnya aplikasi Nusantara Hub, yang berfungsi untuk mengintegrasikan data program mudik gratis, memantau pergerakan perjalanan, dan mengoordinasikan layanan transportasi.

"Dengan aplikasi ini, diharapkan kapasitas program mudik gratis dapat dioptimalkan dan mengurangi risiko kursi kosong akibat pemesanan ganda. Saya menilai aplikasi ini sebagai langkah strategis yang perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal," paparnya.

#DPR RI #Mudik #Info Mudik #Mudik Lebaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR dan menyampaikan keluhan soal kondisi daerah serta meminta kejelasan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
DPR RI meminta penjelasan terkait pemblokiran rekening Supriyono, yang dilakukan Bank Mandiri.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Bagikan