DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
DPR Tekankan Koordinasi Lintas Sektor untuk Mudik Lebaran yang Aman dan Nyaman

Ilustrasi Gerbang Tol. (Foto: dok. Jasamarga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menekankan beberapa aspek penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik Lebaran.

Salah satu fokus utamanya adalah penerapan kebijakan perpanjangan work from home (WFH) sebelum dan sesudah Lebaran, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas mudik dan arus balik.

"Langkah ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mereka dengan matang, termasuk dalam pembelian tiket untuk menghindari penumpukan pada hari-hari tertentu," ujar Teguh dalam keterangannya, Senin (17/3).

Tak hanya itu, Teguh juga menyoroti potensi masalah yang timbul akibat kondisi cuaca selama periode mudik. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR dan hasil diskusi dengan BMKG, diperkirakan curah hujan sedang masih akan berlanjut hingga April 2025.

Baca juga:

KAI Siapkan 4,5 Juta Kursi untuk Mudik Lebaran 2025, Tiket Ekonomi Dominasi Penjualan

"Situasi ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur untuk menghadapi kemungkinan bencana seperti tanah longsor dan banjir," katanya.

Sebagai contoh, ia mengingatkan insiden tanah longsor di jalur Kereta Api Makassar-Parepare pada Desember lalu saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mengakibatkan penghentian layanan kereta api selama lebih dari sepuluh hari.

"Oleh karena itu, saya meminta agar jalur kereta api di Sulawesi Selatan dimasukkan dalam daftar pengawasan khusus, mengingat data saat ini hanya mencakup 148 lokasi di Jawa dan 83 lokasi di Sumatra, tanpa Sulawesi Selatan," jelas Teguh.

Teguh menekankan perlunya komunikasi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga:

808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran

Teguh juga menyoroti penggunaan inovasi digital dalam pengelolaan mudik, khususnya aplikasi Nusantara Hub, yang berfungsi untuk mengintegrasikan data program mudik gratis, memantau pergerakan perjalanan, dan mengoordinasikan layanan transportasi.

"Dengan aplikasi ini, diharapkan kapasitas program mudik gratis dapat dioptimalkan dan mengurangi risiko kursi kosong akibat pemesanan ganda. Saya menilai aplikasi ini sebagai langkah strategis yang perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara maksimal," paparnya.

#DPR RI #Mudik #Info Mudik #Mudik Lebaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan