DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang

Beras yang dijual pedagang di Pasar Karang Anyar, Jakarta. ANTARA/Harianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan 'tangan besi' dalam mengintervensi harga pasar beras. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Baca juga:

Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara

Alex berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu terlalu khawatir dengan kenaikan harga beras jika mau sedikit berusaha. Fokus utama pemerintah, menurutnya, seharusnya adalah memastikan bahwa kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi yang disalurkan, seperti bantuan pangan atau beras SPHP.

"Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terangnya.

Perbaikan Logistik dan Distribusi Sebagai Solusi

Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ini menambahkan bahwa bentuk intervensi yang lebih tepat untuk menekan lonjakan harga beras adalah dengan memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.

Menurutnya, pemerintah wajib menyederhanakan rantai distribusi agar beban biaya pengiriman yang ditanggung pedagang tidak terlalu besar.

Selain itu, sistem logistik Bulog juga harus terus disempurnakan. Alex menyoroti kebijakan Bulog yang diperintahkan membeli gabah petani tanpa memandang kualitas (at any quality).

Baca juga:

Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi

“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.

Alex menyimpulkan, stabilisasi harga beras dapat dicapai melalui langkah komprehensif tanpa perlu menekan pedagang kecil yang sedang berjuang menafkahi keluarga. “Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutup Alex.

#Beras #Stok Beras #Impor Beras #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Berita Foto
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Sejumlah perwakilan petani yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengikuti audiensi di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Bahas Reforma Agraria
Indonesia
Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Saat Dunia Lesu, FAO Tempatkan RI di Posisi Keempat Global
FAO memproyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton pada 2026/2027. Indonesia kini menjadi produsen beras terbesar keempat dunia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Saat Dunia Lesu, FAO Tempatkan RI di Posisi Keempat Global
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Massa yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) melakukan aksi mengecor badan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 22 Juni 2026
Aksi Unjuk Rasa Nasional Petani dan Masyarakat Adat di Depan Gedung DPR
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Yahya menyatakan aset bernilai ekonomis hasil pembiayaan uang rakyat harus mendatangkan manfaat optimal
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Endus Bau Amis Mark Up Motor Listrik BGN, Sepakat Dihibahkan ke Guru Honorer
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Bagikan