DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan 'tangan besi' dalam mengintervensi harga pasar beras. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam keterangannya, Rabu (29/10).

Baca juga:

Prabowo Inginkan ASEAN Plus Tree Tingkatkan Cadangan Beras, Perkuat Respons Darurat Antarnegara

Alex berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu terlalu khawatir dengan kenaikan harga beras jika mau sedikit berusaha. Fokus utama pemerintah, menurutnya, seharusnya adalah memastikan bahwa kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama dari program subsidi yang disalurkan, seperti bantuan pangan atau beras SPHP.

"Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terangnya.

Perbaikan Logistik dan Distribusi Sebagai Solusi

Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ini menambahkan bahwa bentuk intervensi yang lebih tepat untuk menekan lonjakan harga beras adalah dengan memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik produk beras.

Menurutnya, pemerintah wajib menyederhanakan rantai distribusi agar beban biaya pengiriman yang ditanggung pedagang tidak terlalu besar.

Selain itu, sistem logistik Bulog juga harus terus disempurnakan. Alex menyoroti kebijakan Bulog yang diperintahkan membeli gabah petani tanpa memandang kualitas (at any quality).

Baca juga:

Satu Juta Ton Usia Simpanan Beras Pemerintah Hampir 12 Bulan, DPR Minta Kurangi

“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas, tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.

Alex menyimpulkan, stabilisasi harga beras dapat dicapai melalui langkah komprehensif tanpa perlu menekan pedagang kecil yang sedang berjuang menafkahi keluarga. “Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik, agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tutup Alex.