DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 18 Januari 2023
DPR Soroti Investasi PT GNI yang Tak Sesuai Standar

Nickel Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Legislator Senayan menyoroti Investasi yang dilakukan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo, terdapat berbagai hal yang tidak sesuai standar dalam investasi PT GNI.

Baca Juga:

Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Hal itu disampaikan Sartono merespons bentrokan berdarah di PT GNI Morowali. Menurutnya, bentrokan itu harus menjadi pelajaran penting bagi semua elemen, terutama bagi pemerintah.

“Pada saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke PT GNI, terdapat beberapa temuan kami seperti banyak alat yang tidak memenuhi standardisasi, pekerja yang tidak berbekal keahlian dan yang parahnya pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap,” kata Sartono, Rabu,(18/1).

Politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan karena Indonesia membutuhkan investor, dengan seenaknya mengabaikan standardisasi, kualitas, serta aturan yang sudah ada.

Baca Juga:

DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI

“Ketika ada investor masuk, pemerintah harus benar-benar serius dengan kualitas yang tinggi sehingga kejadian seperti kemarin tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Sartono meminta PT GNI berkomitmen melaksanakan prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3). Jangan sampai hanya diterapkan ketika ada pengawasan saja.

Menurut Sartono, satu nyawa saja terlalu banyak untuk menjadi korban karena keteledoran dalam penerapan K3. Apalagi sudah mencapai empat orang.

"Pada insiden bentrokan di PT GNI ini, terdapat 2 korban yang meninggal dunia dan pada kejadian smelter meledak dan terbakar pada Desember 2022 juga terdapat 2 korban meninggal dunia," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PT GNI Diminta Terbuka Buat Hindari Bentrok Pekerja Asing dan Indonesia

#DPR RI #Investasi #Sulawesi Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Berita
Pintu Gandeng OJK Edukasi Aset Kripto di Kampus Binus
Industri kripto menunjukkan pertumbuhan pesat secara global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Desember 2025
Pintu Gandeng OJK Edukasi Aset Kripto di Kampus Binus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan