Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Januari 2023
Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berlokasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan menyusul terjadinya bentrok yang menewaskan dua pekerja, pada Sabtu (14/1).

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan mengunjungi PT GNI untuk mengetahui kondisi pasti pemicu kericuhan tersebut.

Baca Juga

DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI

"Kamis hingga Jumat," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (20/1).

Habiburokhman menyebut kunjungan kerja spesifik Komisi III ke PT GNI ntuk mencari solusi terbaik dari penyelesaian hukum usai insiden berdarah tersebut.

"Kunjungan ini demi untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah kejadian di PT GNI secara hukum yang adil bagi semua pihak," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Baca Juga

Kapolri Sebut 17 Orang Ditetapkan Tersangka Kericuhan PT GNI Morowali

Sebelumnya diberitakan Kepolisian diminta mengusut tuntas bentrokan berdarah yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

"Pihak-pihak yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Selasa,(17/1).

Netty meminta agar pengusutan tidak hanya berfokus pada dampak kerusuhan, tapi juga penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

Apalagi, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kericuhan tersebut bermula dari unjuk rasa pekerja yang menuntut perusahaan. (Pon)

Baca Juga

PT GNI Diminta Terbuka Buat Hindari Bentrok Pekerja Asing dan Indonesia

#Habiburokhman #Komisi III DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Bagikan