Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Januari 2023
Komisi III DPR akan Kunjungi Morowali Utara Imbas Bentrokan di PT GNI

Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang berlokasi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan menyusul terjadinya bentrok yang menewaskan dua pekerja, pada Sabtu (14/1).

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan mengunjungi PT GNI untuk mengetahui kondisi pasti pemicu kericuhan tersebut.

Baca Juga

DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI

"Kamis hingga Jumat," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (20/1).

Habiburokhman menyebut kunjungan kerja spesifik Komisi III ke PT GNI ntuk mencari solusi terbaik dari penyelesaian hukum usai insiden berdarah tersebut.

"Kunjungan ini demi untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah kejadian di PT GNI secara hukum yang adil bagi semua pihak," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Baca Juga

Kapolri Sebut 17 Orang Ditetapkan Tersangka Kericuhan PT GNI Morowali

Sebelumnya diberitakan Kepolisian diminta mengusut tuntas bentrokan berdarah yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

"Pihak-pihak yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani dalam keterangannya, Selasa,(17/1).

Netty meminta agar pengusutan tidak hanya berfokus pada dampak kerusuhan, tapi juga penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

Apalagi, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kericuhan tersebut bermula dari unjuk rasa pekerja yang menuntut perusahaan. (Pon)

Baca Juga

PT GNI Diminta Terbuka Buat Hindari Bentrok Pekerja Asing dan Indonesia

#Habiburokhman #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Setujui Penggantian Hakim MK, Komisi III Tegaskan Demi Kepentingan Konstitusional
Komisi III DPR RI menilai penggantian hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi diperlukan demi kepentingan konstitusional dan penguatan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
DPR Setujui Penggantian Hakim MK, Komisi III Tegaskan Demi Kepentingan Konstitusional
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Lainnya
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Terpilih
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 26 Januari 2026
Komisi III DPR Setujui Adies Kadir Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Terpilih
Indonesia
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Semakin persuasif respons Polri, semakin baik citranya. Sebaliknya, semakin represif, maka akan semakin negatif.
Dwi Astarini - Senin, 26 Januari 2026
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Indonesia
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Kapolri Listyo Sigit menyebut layanan darurat Polri 110 kini ditargetkan merespons panggilan maksimal 10 detik dan tiba di TKP dalam 10 menit.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Layanan 110 Dipercepat, Kapolri Ungkap Standar Respons ala PBB
Indonesia
Rapat dengan DPR, Kapolri Jenderal Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Paling Ideal Jaga Keamanan
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri berada langsung di bawah Presiden sesuai UUD 1945 dan amanat reformasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Rapat dengan DPR, Kapolri Jenderal Listyo Sigit: Polri di Bawah Presiden Paling Ideal Jaga Keamanan
Indonesia
Kapolri Hadiri Rapat DPR, Ungkap Dampak 'Agustus Kelabu' terhadap Keamanan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan kondisi kamtibmas nasional dan evaluasi kinerja Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Hadiri Rapat DPR, Ungkap Dampak 'Agustus Kelabu' terhadap Keamanan
Indonesia
Rapat dengan Kapolri-Kapolda, Komisi III DPR Soroti Respons Polri terhadap Kebebasan Berekspresi
Dalam rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR menekankan pentingnya respons persuasif Polri terhadap kebebasan berekspresi demi menjaga citra institusi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Rapat dengan Kapolri-Kapolda, Komisi III DPR Soroti Respons Polri terhadap Kebebasan Berekspresi
Indonesia
Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Disorot, DPR Panggil Aparat Penegak Hukum Sleman
Komisi III DPR memanggil Kapolresta dan Kajati Sleman untuk mendalami penanganan kasus Hogi Minaya yang menuai sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Disorot, DPR Panggil Aparat Penegak Hukum Sleman
Indonesia
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Anggota Komisi III DPR RI mendesak PPATK mengungkap aliran dana DSI yang diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi demi pemulihan hak ribuan korban.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Bagikan