DPR Setujui 9 Anggota KPI Pusat


Tangkapan layar Rapat Paripurna Ke-15 DPR RI dengan agenda memberi persetujuan terhadap sembilan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025. ANTARA/Melalusa Susthira K.
MerahPutih.com - DPR RI menyetujui sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Mereka sebelumnya dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi I DPR.
Persetujuan itu diterima usai Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menjabarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap 9 calon anggota KPI Pusat pada 24 Januari 2023.
"Komisi I DPR RI telah melaksanakan rapat intern secara tertutup dalam rangka memilih sembilan calon KPI pusat periode 2022-2025," kata Abdul Kharis di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).
Baca Juga:
DPR Terima Surpres Ciptaker hingga Pemilu
Abdul Kharis mengatakan, sembilan anggota KPI Pusat disetujui berdasarkan hasil mufakat. Selain sembilan anggota, pihaknya menetapkan 6 anggota cadangan KPI Pusat.
Setelah menerima laporan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanyakan persetujuan kesembilan nama itu kepada anggota Dewan. Dengan kompak, anggota menyetujui laporan tersebut.
"Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 itu dapat disetujui?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab anggota Dewan.
Baca Juga:
DPR Tagih Keseriusan Pemerintah Tangani Kasus Gagal Ginjal Akut
Berikut daftar anggota KPI Pusat terpilih Periode 2022-2025:
1. Mimah Susanti
2. Aliyah
3. Evri Rizqi Monarsih
4. Tulus Santoso
5. Muhammad Hasrul Hasan
6. Mohammad Reza
7. Ubaidillah
8. Amin Shabana
9. I Made Sunarsa
Daftar cadangan Komisioner KPI periode 2022-2205:
1. Mulyo Hadi Purnomo
2. Tantri Relatami
3. Cecep Suryadi
4. Ida Fitri Halili
5. Gustav Aulia
6. Bondan Kartiko. (Pon)
Baca Juga:
Komisi II DPR Tegaskan Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Jadwal, Tak Ada Penundaan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
