Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa, menanggapi serius kekhawatiran potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diproyeksikan terjadi di berbagai sektor industri. Ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai gelombang PHK besar yang mungkin terjadi.
Saan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah wajib segera bertindak nyata untuk mencegah skenario buruk ini menjadi kenyataan. Menurutnya, prediksi PHK massal harus dijadikan sinyal peringatan serius.
"Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah," ujar Saan, Kamis (26/6).
Baca juga:
Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait di DPR untuk menyikapi fenomena ini secara terukur. "Kita harus bisa mencarikan solusinya agar apa yang disampaikan itu tidak terjadi. Tujuannya jelas: mencegah PHK puluhan ribu tenaga kerja," tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Sebelumnya, Luhut menyebutkan target penciptaan 67.800 lapangan kerja baru sebelum akhir tahun 2025, meski produktivitas di beberapa sektor menurun.
Namun, pengamat menilai angka ini belum sebanding dengan ancaman PHK massal akibat perlambatan ekonomi global, pelemahan daya beli, dan transformasi digital yang belum sepenuhnya siap dihadapi pelaku industri domestik.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, hingga kuartal I 2025, lebih dari 38.000 pekerja telah di-PHK, dengan sektor manufaktur dan tekstil sebagai penyumbang terbesar.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan memproyeksikan angka ini bisa melonjak dua kali lipat jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi kebijakan.
Baca juga:
PHK Massal Sektor Perhotelan di Depan Mata, Legislator Usul Pemerintah Bentuk Satgasus
Saan menekankan bahwa antisipasi tidak cukup hanya dengan klaim penciptaan lapangan kerja, tetapi harus didukung data konkret dan respons kebijakan adaptif.
"Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat," katanya.
DPR siap mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK, meliputi insentif pajak bagi industri padat karya, stimulus pelatihan ulang tenaga kerja, serta perlindungan sosial komprehensif bagi pekerja terdampak.
"Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat," pungkasnya.
