DPR Sebut WFA Efektif Kurangi Kemacetan saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2025
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya. (Foto: Dok/DPR)
MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan arus mudik dan lebaran 2025/1466 Hijriah.
Menurut Danang Wicaksana, kebijakan work from anywhere (WFA) yang dianjurkan pemerintah berhasil mengurai puncak arus mudik.
"Puncak kemacetan pada 27-28 Maret 2025 bisa diurai karena adanya kebijakan WFA. Hasil survei Kemenhub menunjukkan, jika tidak ada WFA, maka puncak pergerakan akan terjadi di tanggal 28 dengan beban sangat tinggi. Ini terobosan yang patut dilanjutkan ke depan," kata Danang dalam keterangannya Jumat (18/4).
Lebih jauh, Danang Wicaksana menyebutkan, bahwa konsep WFA jelang mudik lebaran tahun ini, juga menjadi perhatian khusus di Komisi V DPR RI.
Baca juga:
Angka Kecelakaan saat Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025 Diklaim Menurun
"Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Hal ini, perlu jadi evaluasi sekaligus menjadi catatan dalam penanganan mudik di tahun-tahun mendatang," terang Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III ini
Danang Wicaksana menyebut standar kenyamanan selama arus mudik 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
"Penyiapan jalan oleh Kementerian PU sangat layak diapresiasi. Tahun ini kita melihat standar kenyamanan dan kelancaran arus mudik-balik jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Danang.
Baca juga:
Realisasi Pemudik Lebaran 2025 Turun Tipis, Menhub Sebut Bukan Tanda Darurat Ekonomi
Selain Kementerian PU, Danang juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai berperan besar dalam mengelola transportasi nasional selama masa mudik Lebaran.
"Kenyamanan selama proses mudik lebaran 2025 ini berkat koordinasi lintas sektor yang saling terkoordinasi. Sehingga semua berjalan lancar," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera