DPR Sebut Suasana Politik Jadi Tidak Kondusif Jika MK Putuskan Ubah Pemilu Jadi Tertutup

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 30 Mei 2023
DPR Sebut Suasana Politik Jadi Tidak Kondusif Jika MK Putuskan Ubah Pemilu Jadi Tertutup

Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup alias coblos partai di Pemilu 2024, maka kemungkinan situasi politik yang tak kondusif seperti yang ditakuti oleh Presiden RI Ke-VI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa saja terjadi.


"Kalau pak SBY kan katanya chaos, ya bisa jadi gitu. Tapi paling tidak kalaupun tidak terjadi chaos, energi yang selama ini sudah kita buang selama 11 bulan ini itu akan wasting akan sia-sia," ujar Doli kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023), saat merespons pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran kalau MK akan mengabulkan gugatan tersebut.

Baca Juga:

Jokowi akan Cawe-cawe di Pemilu 2024, Demokrat: Tidak Pas dan Berlebihan

Tidak hanya itu, Ia menilai tahapan Pemilu 2024 juga dimulai dari awal lagi. Ia menilai putusan itu tidak hanya berdampak terhadap partai politik saja, namun juga kepada persiapan pemilu juga. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah baru di kemudian harinya. "Kan berbeda itu, masa nanti berbeda kertas suaranya, enggak ada nama calon segala macam. Nah, kita enggak tahu, belum lagi dampak dari putusan itu," tambahnya.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini pun menegaskan jika MK benar akan memutus mengembalikan sistem pemilu jadi coblos partai, maka partainya pun akan mempertimbangkan mengambil langkah selanjutnya, baik secara politik maupun hukum. "Kami (Golkar) bersama dengan tujuh partai politik lainnya akan mengambil langkah-langkah. Ya mungkin langkah politik atau langkah hukum lagi," tegas Doli.

Baca Juga:

Politikus NasDem Sebut Sistem Pemilu Tertutup Renggut Hak Rakyat

Meski demikian, Politisi Daerah Pemilihan Sumatera Utara III ini optimistis, hakim konstitusi akan memutus perkara itu secara objektif. Menurutnya, MK harus melihat putusan terdahulunya yang memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka.

Selain itu, Doli juga kembali menekankan bahwa tahapan Pemilu 2024 kini sudah berjalan setengahnya. "Kan saat munculnya judicial review itu sudah pada saat masuk tahapan pemilu. Kita kan 14 Juni kemarin itu sudah mulai tahapan, 20 bulan. Nah, sampai sekarang sudah berjalan 11,5 bulan ya," pungkasnya. (*)

Baca Juga:

Bawaslu Sebut ASN yang Tak Netral di Pemilu 2024 Bisa Berdampak Pidana

#Pemilu 2024 #Mahkamah Konstitusi #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Bagikan