DPR RI Minta Pemerintah Cabut Izin Biro Travel Haji yang Tak Sesuai Prosedur

MerahPutih.com - Sebanyak 46 warga negara Indonesia dideportasi atau dipulangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi, ke Tanah Air, karena berkas visanya dinilai tidak memenuhi syarat menurut otoritas setempat.

Keberangkatan 46 WNI ke Tanah Suci itu dianggap ilegal karena tidak tercatat dalam calon haji visa mujamalah yang terdaftar di Kementerian Agama.

Baca Juga:

Menag Bakal Tindak Tegas Travel Haji Berangkatkan Calon Jemaah Secara Ilegal

Terhadap kasus ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, 46 WNI itu kemungkinan korban dari biro travel yang memberangkatkan ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah haji tanpa prosedur resmi.

Ace mendorong agar pemerintah menindak tegas biro travel tersebut.

“Pemerintah mesti memberikan perlindungan atas keselamatan mereka,” katanya baru-baru ini.

Kasus itu, lanjut Ace, juga menunjukkan, sebagian masyarakat terus berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan visa haji tanpa lewat sistem yang berlaku karena antrean tunggu yang panjang.

Baca Juga:

46 Jemaah Calon Haji Dideportasi, Legislator Minta Kemenag Tingkatkan Edukasi

Namun, Ia mengingatkan masyarakat diminta lebih hati-hati memilih tawaran perjalanan haji. Jangan sampai memilih tawaran tanpa sistem dan prosedur perjalanan haji secara resmi

Politisi Golkar itu juga menyarankan perusahaan travel haji dan umrah bermasalah dicabut perizinannya.

Menurutnya, bagi siapa saja yang memberangkatkan tanpa sesuai Undang-Undang dan sistem perjalanan haji mesti diberi sanksi.

“Dicabut perizinannya karena telah mengambil dana cukup besar dari masyarakat tanpa mekanisme perjalanan sebagaimana aturan yang berlaku,” jelasnya. (Bob)

Baca Juga:

Seluruh Kloter Jemaah Calon Haji Indonesia Sudah Tiba di Makkah