Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kasus deportasi yang melibatkan 46 calon jemaah haji furoda (non-kuota) asal Indonesia mencuat ke publik.
Keberangkatan 46 WNI ke Tanah Suci itu dianggap ilegal karena tidak tercatat dalam calon haji visa mujamalah yang terdaftar di Kementerian Agama.
Hal ini membuat petugas di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah harus menahan kedatangan 46 calon jemaah haji itu.
Baca Juga:
46 Jemaah Calon Haji Dideportasi, Legislator Minta Kemenag Tingkatkan Edukasi
Mereka juga tidak diperbolehkan keluar dari bandara hingga proses identifikasi dan penyelidikan selesai.
Hasilnya, penyelidikan yang dilakukan menyatakan bahwa 46 calon jemaah haji furoda itu tak dapat melaksanakan kegiatan haji karena tidak terdaftar.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, sudah seharusnya setiap travel yang menyelenggarakan ibadah haji tidak sesuai dengan peraturan mendapat sanksi tegas.
“Kami akan berikan sanksi yang saya kira paling tegas buat mereka,” tegas Yaqut dalam keterangan pers, Senin (4/7).
Baca Juga:
Seluruh Kloter Jemaah Calon Haji Indonesia Sudah Tiba di Makkah
Menurut Yaqut, setiap penyelenggara perjalanan ibadah haji, termasuk juga umrah, tidak boleh mempermainkan nasib orang, apalagi mereka yang ingin beribadah.
Mempermainkan keinginan ibadah orang itu dosa besar.
“Kita akan berikan sanksi yang tepat untuk mereka,” jelas dia.
Sementara itu, Polri memastikan akan mengawal pemulangan 46 calon jemaah haji dari Arab Saudi.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, anggota Polri tergabung dalam Satgas Haji. Namun, dia tak membeberkan jumlahnya.
"Ya betul (ada Polri), juga dari TNI, ada semua untuk membantu permasalahan-permasalahan keamanan dan hukum yang dialami para jemaah di sana," ungkap jenderal bintang dua itu. (Knu)
Baca Juga:
Pesan Khusus Menteri Agama untuk Jemaah Haji Jelang Fase Puncak Ibadah
