DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan

Ilustrasi: Anggota Marinir TNI. (Dok. Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan pentingnya keseriusan negara dalam menyiapkan dan mengembangkan kemampuan prajurit TNI agar tetap profesional dan adaptif terhadap dinamika ancaman pertahanan di masa depan.

"Perlulah kesiapan dan keseriusan kita di Kodiklat, serius benar-benar menyiapkan dan mengisi prajurit itu. Saya sepakat dengan paparan Komandan, ini produknya para prajurit di lapangan, istilahnya itu yang mampu melaksanakan tugas atau tidak," ujar Hasanuddin, Kamis (29/8).

Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR ke Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI di Jawa Barat. Menurut Hasanuddin, Kodiklat TNI memiliki peran strategis sebagai "dapur utama" dalam mencetak prajurit profesional. Ia menegaskan, lembaga ini bukan hanya sekadar tempat pendidikan militer, melainkan pilar penting yang menentukan kualitas TNI secara keseluruhan.

Baca juga:

TNI AL Kerahkan Kapal Perang ke Teluk Thailand, Latih Pertempuran Jarak Dekat

Hasanuddin juga menekankan bahwa kesiapan TNI tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga didukung oleh anggaran yang memadai, kelengkapan peralatan latihan, dan sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Ia mengingatkan, pemotongan anggaran pertahanan dapat berdampak langsung pada kualitas prajurit, yang pada akhirnya akan melemahkan daya tempur TNI.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam sistem pertahanan. Namun, ia tetap berpendapat bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa kesiapan personel.

"Mau pakai drone seperti apa Perang Iran dan Israel, seperti apapun teknologi digunakan, perang belum selesai kalau belum ditancapkan bendera di wilayah lawan. Jadi teknologi penting, tapi ujungnya tetap pada kemampuan prajurit," tegasnya.

Baca juga:

414 Perwira Digeser, Kapuspen TNI Diganti Dari Mayjen Kristomei Sianturi ke Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah

Mantan perwira tinggi TNI ini juga mengingatkan agar TNI tidak kehilangan fokus pada tugas utamanya sebagai kekuatan tempur. Meskipun ada berbagai tugas tambahan yang kerap dibebankan, ia menegaskan bahwa tugas utama TNI harus tetap dijaga.

"Kita jangan terlalu menonjolkan ini untuk nanti pertanian, itu tugas tambahan. Ada tupok (tugas pokok), lalu tugas tambahan, dan tugas yang lainnya tapi tetap saja ini tugas tempur dalam menghadapi ancaman yang sangat signifikan ke depan. Jadi jangan diputar oh ini untuk nanti nyangkul, ini untuk nanti tanam jagung, enggak. Tetap tentara dan di sini tetap dilatih seperti prajurit profesional," pesannya.

#TB Hasanuddin #TNI #TNI AD #TNI AL #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
KRI Semarang-594 Pembawa Logistik Korban Bencana Sumatra Mulai Bersandar, Bantuan Didistribusikan Pakai Helikopter
TNI AL juga mengerahkan KRI rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi para korban banjir
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
KRI Semarang-594 Pembawa Logistik Korban Bencana Sumatra Mulai Bersandar, Bantuan Didistribusikan Pakai Helikopter
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Bagikan