DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
DPR RI Minta Keseriusan Pemerintah dalam Pembinaan Prajurit, TB Hasanuddin Ingatkan Kualitas Prajurit TNI Menentukan Kekuatan Pertahanan

Ilustrasi: Anggota Marinir TNI. (Dok. Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan pentingnya keseriusan negara dalam menyiapkan dan mengembangkan kemampuan prajurit TNI agar tetap profesional dan adaptif terhadap dinamika ancaman pertahanan di masa depan.

"Perlulah kesiapan dan keseriusan kita di Kodiklat, serius benar-benar menyiapkan dan mengisi prajurit itu. Saya sepakat dengan paparan Komandan, ini produknya para prajurit di lapangan, istilahnya itu yang mampu melaksanakan tugas atau tidak," ujar Hasanuddin, Kamis (29/8).

Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR ke Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI di Jawa Barat. Menurut Hasanuddin, Kodiklat TNI memiliki peran strategis sebagai "dapur utama" dalam mencetak prajurit profesional. Ia menegaskan, lembaga ini bukan hanya sekadar tempat pendidikan militer, melainkan pilar penting yang menentukan kualitas TNI secara keseluruhan.

Baca juga:

TNI AL Kerahkan Kapal Perang ke Teluk Thailand, Latih Pertempuran Jarak Dekat

Hasanuddin juga menekankan bahwa kesiapan TNI tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga didukung oleh anggaran yang memadai, kelengkapan peralatan latihan, dan sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Ia mengingatkan, pemotongan anggaran pertahanan dapat berdampak langsung pada kualitas prajurit, yang pada akhirnya akan melemahkan daya tempur TNI.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam sistem pertahanan. Namun, ia tetap berpendapat bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa kesiapan personel.

"Mau pakai drone seperti apa Perang Iran dan Israel, seperti apapun teknologi digunakan, perang belum selesai kalau belum ditancapkan bendera di wilayah lawan. Jadi teknologi penting, tapi ujungnya tetap pada kemampuan prajurit," tegasnya.

Baca juga:

414 Perwira Digeser, Kapuspen TNI Diganti Dari Mayjen Kristomei Sianturi ke Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah

Mantan perwira tinggi TNI ini juga mengingatkan agar TNI tidak kehilangan fokus pada tugas utamanya sebagai kekuatan tempur. Meskipun ada berbagai tugas tambahan yang kerap dibebankan, ia menegaskan bahwa tugas utama TNI harus tetap dijaga.

"Kita jangan terlalu menonjolkan ini untuk nanti pertanian, itu tugas tambahan. Ada tupok (tugas pokok), lalu tugas tambahan, dan tugas yang lainnya tapi tetap saja ini tugas tempur dalam menghadapi ancaman yang sangat signifikan ke depan. Jadi jangan diputar oh ini untuk nanti nyangkul, ini untuk nanti tanam jagung, enggak. Tetap tentara dan di sini tetap dilatih seperti prajurit profesional," pesannya.

#TB Hasanuddin #TNI #TNI AD #TNI AL #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Rencana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tuai kritik. SETARA Institute menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan supremasi sipil dan sistem peradilan pidana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
SETARA Institute Kritik Rencana Libatkan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Bagikan