DPR Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus DBD

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 September 2023
DPR Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus DBD

Waspadai nyamuk penyebab penyakit DBD. (Foto: Pixabay/mikadago

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) seiring terjadinya perubahan iklim dan fenomena El Nino.

"Sudah sejauh apa persiapan pemerintah untuk menghadapi melonjaknya kasus DBD di Indonesia? Jangan sampai fasilitas pelayanan kesehatan kita terlambat dalam mengantisipasinya," kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Perubahan iklim dengan suhu yang memanas serta fenomena El Nino membuat kasus DBD meningkat signifikan.

Menurut Kementerian Kesehatan, dalam periode Januari-Agustus 2023 terdapat 57.884 DBD di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, total kematian akibat DBD di Indonesia mencapai 422 kasus.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan upaya penanganan penuh, terutama di daerah-daerah dengan kasus DBD tinggi.

"Penyakit DBD dengan gejala demam, nyeri sendi, sakit kepala, mual dan timbul bintik-bintik merah tergolong penyakit berbahaya jika tidak segera ditangani," ujarnya.

Dengan demikian, katanya, proses pencegahan, pengobatan dan pemulihannya harus disiapkan dengan baik. Daerah-daerah yang kerap kali kasus DBD-nya tinggi harus jadi prioritas penanganan pemerintah.

"Selain alat-alat kesehatan inti dan penunjang, pemerintah juga harus memikirkan kesiapan dan ketersediaan tenaga medis untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, terutama di daerah-daerah 3 T," imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian besar terhadap proses edukasi masyarakat. Masyarakat harus terus diedukasi agar peduli dan terlibat dalam proses pencegahan DBD.

"Misalnya dengan kampanye membersihkan dan menutup penampungan air, memanfaatkan daur ulang bahan bekas, serta mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan sebagainya," terang Netty.

Saat ini, politikus asal Jawa Barat ini, di masyarakat masih menjadikan kegiatan fogging sebagai cara utama untuk mengusir nyamuk penyebab DBD.

"Pemerintah perlu menjelaskan, apakah cara ini efektif atau tidak; apakah ada alternatif lain yang harus dikampanyekan oleh pemerintah?" pungkasnya. (Pon)

#Demam Berdarah Dengue #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Bagikan