DPR Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus DBD

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 September 2023
DPR Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus DBD

Waspadai nyamuk penyebab penyakit DBD. (Foto: Pixabay/mikadago

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) seiring terjadinya perubahan iklim dan fenomena El Nino.

"Sudah sejauh apa persiapan pemerintah untuk menghadapi melonjaknya kasus DBD di Indonesia? Jangan sampai fasilitas pelayanan kesehatan kita terlambat dalam mengantisipasinya," kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Perubahan iklim dengan suhu yang memanas serta fenomena El Nino membuat kasus DBD meningkat signifikan.

Menurut Kementerian Kesehatan, dalam periode Januari-Agustus 2023 terdapat 57.884 DBD di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, total kematian akibat DBD di Indonesia mencapai 422 kasus.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan upaya penanganan penuh, terutama di daerah-daerah dengan kasus DBD tinggi.

"Penyakit DBD dengan gejala demam, nyeri sendi, sakit kepala, mual dan timbul bintik-bintik merah tergolong penyakit berbahaya jika tidak segera ditangani," ujarnya.

Dengan demikian, katanya, proses pencegahan, pengobatan dan pemulihannya harus disiapkan dengan baik. Daerah-daerah yang kerap kali kasus DBD-nya tinggi harus jadi prioritas penanganan pemerintah.

"Selain alat-alat kesehatan inti dan penunjang, pemerintah juga harus memikirkan kesiapan dan ketersediaan tenaga medis untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, terutama di daerah-daerah 3 T," imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian besar terhadap proses edukasi masyarakat. Masyarakat harus terus diedukasi agar peduli dan terlibat dalam proses pencegahan DBD.

"Misalnya dengan kampanye membersihkan dan menutup penampungan air, memanfaatkan daur ulang bahan bekas, serta mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan sebagainya," terang Netty.

Saat ini, politikus asal Jawa Barat ini, di masyarakat masih menjadikan kegiatan fogging sebagai cara utama untuk mengusir nyamuk penyebab DBD.

"Pemerintah perlu menjelaskan, apakah cara ini efektif atau tidak; apakah ada alternatif lain yang harus dikampanyekan oleh pemerintah?" pungkasnya. (Pon)

#Demam Berdarah Dengue #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indrajaya mendorong penguatan semangat kebhinekaan sebagai inti kekuatan bangsa
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Bagikan