DPR Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus DBD

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 September 2023
DPR Pertanyakan Kesiapan Pemerintah Hadapi Lonjakan Kasus DBD

Waspadai nyamuk penyebab penyakit DBD. (Foto: Pixabay/mikadago

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) seiring terjadinya perubahan iklim dan fenomena El Nino.

"Sudah sejauh apa persiapan pemerintah untuk menghadapi melonjaknya kasus DBD di Indonesia? Jangan sampai fasilitas pelayanan kesehatan kita terlambat dalam mengantisipasinya," kata Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Rabu (20/9).

Perubahan iklim dengan suhu yang memanas serta fenomena El Nino membuat kasus DBD meningkat signifikan.

Menurut Kementerian Kesehatan, dalam periode Januari-Agustus 2023 terdapat 57.884 DBD di seluruh Indonesia. Pada periode yang sama, total kematian akibat DBD di Indonesia mencapai 422 kasus.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan upaya penanganan penuh, terutama di daerah-daerah dengan kasus DBD tinggi.

"Penyakit DBD dengan gejala demam, nyeri sendi, sakit kepala, mual dan timbul bintik-bintik merah tergolong penyakit berbahaya jika tidak segera ditangani," ujarnya.

Dengan demikian, katanya, proses pencegahan, pengobatan dan pemulihannya harus disiapkan dengan baik. Daerah-daerah yang kerap kali kasus DBD-nya tinggi harus jadi prioritas penanganan pemerintah.

"Selain alat-alat kesehatan inti dan penunjang, pemerintah juga harus memikirkan kesiapan dan ketersediaan tenaga medis untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, terutama di daerah-daerah 3 T," imbuhnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta pemerintah memberikan perhatian besar terhadap proses edukasi masyarakat. Masyarakat harus terus diedukasi agar peduli dan terlibat dalam proses pencegahan DBD.

"Misalnya dengan kampanye membersihkan dan menutup penampungan air, memanfaatkan daur ulang bahan bekas, serta mencegah gigitan nyamuk dengan memakai obat anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan sebagainya," terang Netty.

Saat ini, politikus asal Jawa Barat ini, di masyarakat masih menjadikan kegiatan fogging sebagai cara utama untuk mengusir nyamuk penyebab DBD.

"Pemerintah perlu menjelaskan, apakah cara ini efektif atau tidak; apakah ada alternatif lain yang harus dikampanyekan oleh pemerintah?" pungkasnya. (Pon)

#Demam Berdarah Dengue #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - 2 jam, 24 menit lalu
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Indonesia
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi insiden, harus diwujudkan melalui modernisasi pengawasan dan peningkatan standar keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Kecelakaan Kapal Laut Beruntun, DPR Dorong Modernisasi Keselamatan Kapal
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Bagikan