DPR Pastikan Stok dan Distribusi Elpiji 3 Kg Aman
Gas elpiji 3 kg. (Foto: MP)
MerahPutih.com - Ketersediaan stok gas LPG (elpiji) 3 kilogram dipastikan aman hingga tiga bulan ke depan, serta distribusinya berjalan lancar hingga ke tingkat sub-pangkalan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya. Meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala, kata dia, kondisi di sejumlah dapil anggota DPR kini telah kembali normal.
“Kami telah melakukan pengecekan di dapil masing-masing. Misalnya, saya di Pangkalpinang, sementara rekan-rekan memantau di Jambi, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Utara. Hasilnya, ketersediaan dan distribusi gas LPG 3 kg sudah aman," ujarnya dikutip Selasa (11/2).
"Oleh karena itu, mari kita sebarkan berita baik ini dan yakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic buying,” sambung Bambang.
Baca juga:
Politikus Golkar ini menegaskan bahwa pasokan dan distribusi gas LPG 3 kg telah tertata dengan baik.
"Saya pikir, hal ini membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Kami meminta Pertamina Patra Niaga untuk terus melakukan sosialisasi dan merangkul pengecer dari berbagai pangkalan," kata dia.
Bambang juga menekankan pentingnya memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan harga jualnya sesuai dengan ketetapan pemerintah.
"Kami juga telah menanyakan langsung kepada pihak pangkalan, dan mereka menyatakan tidak ada kendala dalam proses pendaftarannya," imbuhnya.
Dengan sistem ini, kata dia, harga dapat dikontrol dan margin keuntungan tetap jelas, sehingga semua pihak dalam rantai distribusi merasa adil.
"Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal karena ini adalah barang subsidi yang harus dijaga," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera