DPR Pastikan Kawal Pemilu agar Berjalan Sesuai Asas


Arsip foto - Ketua DPR RI Puan Maharani (tengah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pihaknya akan menjalankan tugas konstitusional dengan sebaik-baiknya di tengah tahun politik.
Dia menegaskan DPR berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis.
Baca Juga:
Temukan Baliho Kontestan Pemilu yang Ganggu Berkendara, Silahkan Lapor Polisi
“Apa yang bisa kami lalukan tentu saja akan tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh anggota DPR untuk bisa melaksanakannya,” kata Puan saat pidato pembukaan masa sidang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/1).
Puan menyampaikan bahwa DPR RI akan mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 supaya berlangsung sesuai asas. Sebab, pemilu bukan hanya perebutan kekuasaan secara konstitusional melainkan momentum bagi rakyat untuk memberikan dukungan politik kepada calon tertentu demi kehidupan yang lebih baik.
"Pada tahun 2024 ini akan berlangsung pemilu sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali," ucap Puan.
"Pemilu bukanlah hanya perebutan kekuasaan negara secara konstitusional bagi partai politik, tetapi juga adalah hak rakyat untuk dapat hidup lebih baik, lebih mudah, dan sejahtera," imbuhnya.
Baca Juga:
Rutan dan Griya PMI Solo Dijadikan Lokasi TPS Khusus Pemilu 2024
Bagi rakyat, lanjut Puan, pemilu adalah kesempatan untuk dapat mengangkat harkat dan martabat dalam kehidupan. Pemilu adalah jalan untuk memperoleh hidup yang lebih nyaman dan lebih sejahtera.
Alasannya, lanjut Puan, rakyat memiliki kedaulatan untuk menggunakan hak politiknya sehingga harus mendapatkan jaminan. Dia menegaskan hak rakyat dalam menentukan pilihan tidak boleh dihalang-halangi, ditekan, dan dimanipulasi.
Dia meminta semua lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), partai politik, dan berbagai komponen bangsa wajib menjalankan komitmen yang sama mengawal jalannya pesta demokrasi.
Lebih lanjut Puan mengingatkan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Pon)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA] : KPU Susupkan 52 Juta Pemilih Pemilu 2024 dalam Daftar Pemilih Sementara
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
![[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo](https://img.merahputih.com/media/b2/b0/3d/b2b03d496baf4d513eb7b08d276f85f3_182x135.png)
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)