DPR Nilai Penurunan Tarif Impor Amerika jadi 19 Persen Bikin Indonesia Tak Punya Timbal Balik

Merahputih.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyoroti ketidakseimbangan dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Menurutnya, penurunan tarif impor yang diberikan AS tidak sebanding dengan konsesi besar yang harus diberikan Indonesia.

Meskipun pemerintah Indonesia berhasil menekan ancaman tarif dari AS menjadi 19%, Indonesia di sisi lain harus menyetujui pembelian produk AS senilai total USD 34 miliar (sekitar Rp 552 triliun).

Pembelian ini mencakup energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing.

“Ini akan menguras devisa karena belanja negara yang sangat besar.,” kata Amin, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (17/7).

Baca juga:

Dampak Pembelian Besar-Besaran Barang AS dan Akses Bebas ke Mineral Indonesia Demi Tarif Trump Turun

Ia juga menyoroti ketidakadilan di mana ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif 19%, sementara produk-produk AS seperti gandum, jagung, dan pesawat bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk yang setara.

Amin Ak mempertanyakan prinsip keadilan atau resiprokal yang sering digaungkan AS, terutama karena negara tetangga seperti Singapura hanya dikenai tarif 10%.

Amin Ak memahami bahwa tim negosiator Indonesia berada di bawah tekanan, sehingga kesepakatan ini dianggap sebagai kompromi. Namun, ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut belum sepenuhnya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Baca juga:

Setuju saat ‘Diharuskan’ Amerika Beli Pesawat Agar Tarif Impor Diturunkan, Prabowo Berdalih ingin Besarkan Maskapai Garuda

Oleh karena itu, ia mendesak tim negosiator yang dipimpin Kementerian Perekonomian untuk melakukan negosiasi ulang guna mencapai kesepakatan tarif yang lebih adil dan timbal balik. Pembelian produk AS dalam jumlah besar dikhawatirkan akan berdampak negatif pada neraca perdagangan dan berpotensi melemahkan sektor produksi dalam negeri.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terlena dengan kesepakatan ini, karena ini hanyalah awal dari tantangan baru. Penting untuk memastikan bahwa keringanan tarif saat ini tidak berujung pada ketergantungan pangan dan energi di masa depan.