DPR Nilai Gerakan Minahasa Merdeka Ganggu Negara

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 18 Mei 2017
DPR Nilai Gerakan Minahasa Merdeka Ganggu Negara

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. (MP/Ponco/Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menilai gerakan Minahasa Merdeka mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini bisa mengganggu keutuhan NKRI," kata Agus kepada awak media, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (18/5).

Agus menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati dan tidak bisa ditawar lagi. Ia mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk menjaga, mempertahankan, dan tetap memperjuangkan NKRI.

"NKRI harga mati. Yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan dan harus tetap kita perjuangkan," ucap Agus.

Agus meminta pemerintah untuk menanggapi serius hal ini. Menurut politisi Partai Demokrat ini, gerakan separatis apa pun, tidak boleh mengganggu negara ini.

"Ini tidak boleh terjadi. Karena ini akan menganggu NKRI dan siapa pun yang menggangu NKRI, kita tentunya harus selesaikan secara serius," tandasnya.

Pimpinan DPR ini meyakini, pihak kepolisian dapat segera menyelesaikan kasus ini. Ia juga meminta, agar pemerintah ataupun aparat keamanan dapat menggunakan cara-cara persuasif.

"Cara persuasif itu bisa dengan dialog, bisa dengan pendekatan, bisa juga dengan komunikasi. Tapi yang paling penting adalah komunikasi harus terjalin betul-betul dengan erat," ucapnya.

Sebelumnya, isu kemerdekaan Minahasa mulai bergaung setelah muncul berbagai aksi menyakapi putusan majelis hakim atas vonis yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Isu ini semakin kencang tersiar di dunia maya ketika ratusan massa mengepung Bandara Sam Ratulangi untuk menghadang kedatangan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Manado. Aksi ini dilakukan karena massa menilai Fahri merupakan salah satu tokoh intoleran. (Pon)

Baca berita terkait DPR lainnya: Komisi IV Dorong Hak Angket Terhadap Menteri Susi

#Gerakan Separatis #DPR #NKRI
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Bagikan